Kasus Hukum: Ditjen HKI Diminta Tolak Merek Cap Kaki Tiga
Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), diminta menolak pendaftaran merek Cap Kaki Tiga karena mempunyai kasus hukum
Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), diminta menolak pendaftaran merek Cap Kaki Tiga karena mempunyai kasus hukum
Pengacara David Tobing mengadukan Garuda ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Garuda menyatakan telah memberi minuman sebagai kompensasi keterlambatan pemberangkatan. Menurut David Garuda mestinya memberi makanan ringan.
Garuda menyatakan telah memberi minuman ringan sebagai kompensasi keterlambatan. David siap membuktikan Garuda terlambat lebih 6o menit.
Hugo Boss menggugat tujuh merek milik pengusaha Indonesia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hugo memenangkan kasus yang sama di Mahkamah Agung.
Penulis Syamsul Fuad menuntut Falcon, pembuat film Benyamin Biang Kerok, Rp 1 miliar untuk hak cipta dan Rp 10 miliar untuk kerugian immateril.
Angkasa Pura II diperiksa KPPU karena diduga melakukan praktik monopoli di Bandara Kualanamu. Angkasa Pura II menolak tuduhan itu.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggagas berdirinya Pasar Induk Beras di wilayah sentra beras nasional. KPPU mengawasi Pasar Cipinang.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan Tirta Investama melanggar UU No.5/1999. Aqua banding atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
David Maruhum L. Tobing mewakili sekitar 200 calon jamaah umrah menggugat Biro Umrah Hannien Tour. Biro Umrah ini dinilai melakukan wanprestasi.
Penetapan Sita Jaminan terhadap lahan di perumahan Bogor Nirwana Residence mengandung cacat hukum.
Widodo menunjuk Indonesia timur yang masih kekurangan tenaga notaris. Kualitas notaris bergantung pada universitas tempat ia belajar.
Bogor Nirwana Residence merupakan kompleks perumahan milik PT Graha Andrasentra Propertindo. Bogor Nirwana Residence dulu bernama Bogor River Valey,
Pengadilan menyita sekitar sebelas hektare lahan di dalam lokasi Bogor Nirwana Residence milik grup Bakri. Lahan itu tak bisa diperjualbelikan.
Menurut Aliansi, kendati pembahasan RKUHP diperpanjang, mereka tetap meminta dihentikan. DPR menyatakan pembahasan RKUHP diundur sampai April.
Menurut dia, hakim menilai perjanjian jual-beli gas tidak diurus Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU berbeda soal ini.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha memeriksa dugaan monopoli PT Angkasa Pura II. Laporan diterima Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada awal 2017.
Praktisi hukum M.J. Widijatmoko menunjuk dalam ambrolnya mezanin Gedung Bursa Efek Indonesia ada beberapa pihak yang bisa diminta tanggung jawab.