Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hukum

Jasriadi, ketua Saracen saat menunjukan situs Saracanews.com di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, 25 Agustus 2017. Polisi telah meringkus komplotan Saracen yang menyebarkan kabar bohong, hasutan berbau SARA di media sosial. TEMPO/Ijar Karim
Terdakwa mantan ketua DPR, Setya Novanto, mengikuti sidang pembacaan tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 29 Maret 2018. Setya Novanto dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek e-KTP. TEMPO/Imam Sukamto
Massa yang tergabung dalam Aliansi Reformasi RKUHP melakukan aksi tolak RUU KUHP di Silang Monas, Jakarta, 10 Maret 2018. Mereka menggelar aksi dengan menutup mulut mereka dengan lakban sembari membawa poster berisi tuntutan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Menolak RKUHP Rasa Kolonial

Kalau Presiden dan DPR menyetujui RKUHP ini, Presiden dan DPR bermufakat untuk bertindak bertentangan dengan konstitusi.

27 Maret 2018

Aktivis Buruh Migran saat melakukan aksi Mengutuk dan Menolak Hukuman Mati di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Selasa 20 Maret 2018. TKI asal Madura, Jawa Timur, Muhammad Zaini Misrin telah dieksekusi mati Pemerintah Arab Saudi pada Minggu (18/3).
Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama anggota penyidik, menunjukkan barang bukti uang sitaan hasil dari hasil OTT di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalsel, di Gedung KPK, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Hakim, Wahyu Widya Nurfitri, memakai rompi tahanan usai jalani pemeriksaan setelah terjaring operasi tangkap tangan Pengadilan Negeri Tangerang, di gedung KPK, Jakarta, 13 Maret 2018. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menetapkan empat tersangka terkait kasus suap dengan nilai total uang suap sebesar Rp.30 juta untuk pengurusan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di PN Tangerang. TEMPO/Imam Sukamto
Gaya terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto saat bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 13 Maret 2018. Setya Novanto diperiksa untuk kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. TEMPO/Imam Sukamto

Jika Dokter Merintangi KPK

Langkah Bimanesh merintangi penyidikan KPK mencoreng citra dunia kedokteran. KPK sering menerima alasan sakit dari para koruptor agar tak disidik.

14 Maret 2018

Presiden Jokowi bergegas meninggalkan wartawan usai memberikan keterangan pers terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma

Presiden dan Pengesahan Undang-Undang

Ada rumor Presiden Jokowi tak bersedia mengesahkan Rancangan Undang-Undang MD3. Padahal undang-undang itu sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR.

13 Maret 2018

Tjahjo Kumolo di KPK. Tempo/Tony Hartawan
Aktivis Kaltim menggelar demo di depan kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, 22 Februari 2018. Aksi kamisan ini pernyataan sikap penolakan terhadap RKUHP serta kritik terhadap pemerintah telah disahkannya Undang-Undang nomor 17 tahun 2014.
Ilustrasi Pelecehan Seksual. govexec.com
Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf meninjau harga bahan pokok di Pasar Terong, Kota Makassar. TEMPO/Iqbal Lubis
Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kedua kiri), Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kanan) menunjukan Nota Kesepahaman (MoU) DPR dan Polri usai ditandatangani di Komplek Parlemen, Jakarta, 14 Februari 2018. Nota Kesepahaman tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pengamanan di Lingkungan DPR RI. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Artis Ria Irawan menghadiri konferensi pers pembuatan film
(kiri-kanan) Juru bicara Mahkamah konstitusi Fajar Laksono S, ketua dewan etik MK, Ahmad Rustandi, Salahuddin Wahid, dan Humas mk, Rubiyo saat melakukan konferensi pers terkait sanksi pelanggaran kode etik yang dolakukan oleh ketua MK Arief Hidayat. TEMPO/Amston Probel
(kiri-kanan) Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yunanhar Ilyas, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua MUI Maruf Amin, dan anggota DPR RI Asrul Sani saat melakukan pertemuan dengan DPR RI dengan MUI di Kantor MUI, Jakarta, 6 Februari 2018. Pertemuan itu membahas sejumlah isu menyangkut RUU KUHP khususnya mengenai yang berkaitan dengan larangan agama Islam diantaranya LGBT, penistaan agama dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perzinahan. TEMPO/Amston Probel

Mudarat Perluasan Pasal Zina dalam RKUHP

Pasal perluasan zina dan penghinaan presiden dalam RKUHP dapat menimbulkan mudarat di kemudian hari. Dampaki isi RKUHP harus dipikirkan kembali.

8 Februari 2018

Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim MK di Komisi III, gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Desember 2017. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Polres Metro Jakarta Utara menangkap 141 pria yang diduga anggota kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Atlantis Gym and Spa, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Mei 2017. Tempat tersebut sempat dicurigai menjadi sarang pesta seks sejenis bagi kaum pria. REUTERS
Kantor LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) di Gedung Perintis Kemerdekaan Jl. Proklamasi 58, Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto
(dari kiri) Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Ahmad Rustandi, anggota Dewan Etik MK Salahuddin Wahid, dan Humas MK Rubiyo saat konferensi pers pengumuman pelanggaran etik oleh Ketua MK Arief Hidayat di gedung MK, Jakarta, 16 Januari 2018. Dalam keterangan persnya, Dewan Etik MK menyatakan bahwa Ketua MK Arief Hidayat terbukti bersalah dan mendapatkan peringatan ringan karena melakukan pertemuan dengan anggota DPR RI tanpa ada surat undangan resmi. TEMPO/Amston Probel

Main Mata Ketua Mahkamah Konstitusi

Ini untuk kedua kalinya Arief melakukan tindakan yang membuat publik bertanya: ada apa dengan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

18 Januari 2018

Lihat Indeks Berita Kolom