Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK dan Peringatan Menjelang Pilkada

image-gnews
Tersangka kasus dugaan suap suplai gas, Fuad Amin, dihadang wartawan di gedung KPK, Jakarta, 2 Desember 2014. Ketua DPRD sekaligus mantan Bupati Bangkalan, diciduk KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Tersangka kasus dugaan suap suplai gas, Fuad Amin, dihadang wartawan di gedung KPK, Jakarta, 2 Desember 2014. Ketua DPRD sekaligus mantan Bupati Bangkalan, diciduk KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

Kepala daerah yang hendak bertarung kembali pada pilkada 2018 hendaknya benar-benar mencamkan  peringatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ini. Sebab, alih-alih duduk kembali sebagai kepala daerah, tidak mustahil justru terpelanting masuk terungku.

Senin lalu juru bicara KPK, Febri Diansyah memperingatkan kepala daerah untuk tidak coba-coba menerima suap –dalam bentuk apa pun- demi memenuhi pundi-pundi mereka menghadapi pilkada. Karena, begitu mereka tertangkap, KPK akan menelisik ke belakang, melacak apa saja yang pernah mereka lakukan sebelumnya. 

Komisi akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk melemparkan mereka ke penjara sekaligus memiskinkannya. “Jangan berpikir untuk sekali atau dua kali menerima suap. Karena ketika satu kali menerima dan tidak diketahui penegak hukum, bukan berarti aman. Tetapi, saat ada kasus yang terungkap, penerimaan-penerimaan sebelumnya juga akan diungkap. Penerapan TPPU ini menjadi warning bagi kepala daerah lain,” kata Febri.

KPK menekankan soal ini mengingat sebentar lagi pesta pilkada –pemilihan kepala daerah-  segera digelar. Sejumlah inkumben sudah mendaftarkan diri untuk mempertahankan posisi mereka. Dan tentu untuk memenangkan pertarungan  pilkada itu dibutuhkan ongkos besar. Karena itu, sejak dini, KPK memperingatkan kepala daerah tidak menggunakan cara-cara melanggar hukum dalam mengumpulkan dana untuk membiayai ongkos pertarungan mereka.

Sebelumnya KPK memang baru saja menjeratkan pasal TPPU ini kepada Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Dalam pengembangkan kasus bupati ini, KPK menemukan selama rentang 2013 hingga 2017 Taufiqurrahman menerima sejumlah suap dalam berbagai bentuk. Dengan temuan ini, otomatis Taufiqurrahman akan menghadapi dakwaan dalam berbagai kasus  -tidak hanya kasus korupsi dan gratifikasi yang masing-masing senilai Rp 300 juta dan Rp 2 miliar. KPK telah menyita dua mobil milik bupati Nganjuk ini, Jeep  Wrangler dan Smart Ford serta lahan seluas 12,6 hektare.

Modus yang digunakan Taufiqurrahman adalah modus yang kerap digunakan kepala daerah yang  telah tertangkap KPK: meminta “bagian” dari setiap proyek pembangunan infrastruktur di daerahnya. Dengan kekuasaan di tangan, maka hanya mereka yang berkomitmen memberi “bagian”  yang  mendapat proyek. Di sini, kita tahu, negoisasi “berapa bagian”  itu akan terjadi dan mereka yang mendapat proyek memilih untuk patuh.

Syahwat mempertahankan kekuasaan serta menumpuk harta pada akhirnya mengantarkan banyak kepala daerah kita ke meja hijau. Tiga tahun terakhir, misalnya, sedikitnya 33 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Sebagian mereka terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.  Para kepala daerah ini, dengan berbagai kolusi dan kelicikannya menggarong uang rakyat, uang APBD, untuk dilesakkan ke dalam pundi-pundi mereka. Tak peduli apakah rakyat mereka sejahtera atau tidak. Mereka tidak malu-malu membangun rumah mereka bak istana sementara rakyat mereka terengah-engah menjalani kehidupan sehari-hari.  Raja-raja kecil ini demikian berkuasa dan kita baru terbelalak ketika mereka ditangkap KPK  -bukan lembaga lain.

Ini misalnya yang terungkap dalam kasus korupsi Bupati Bangkalan Fuad Amin, Bupati Klaten Sri Hartini atau yang terakhir Bupati Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan  Abdul Latif, yang ditangkap KPK pada 4 Januari lalu. Dari tangan Fuad Amin, KPK menyita sejumlah aset milik Fuad dan kemudian mendakwa bupati ini telah melakukan kejahatan pencucian uang sebesar Rp 192, miliar. Baca: Vonis Fuad Amin

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sri Hartini, dengan kekuasaannya, memperjualbelikan jabatan di daerahnya dan menerima gratifikasi tak kurang Rp 12 miliar. Dari rumah Abdul Latif,  KPK  menyita 22 mobil, antara lain BMW, Lexus, Rubicon, Velfire, dan Hummer. Kita terperangah: untuk apa dan dari mana mobil sebanyak itu?

Ironisnya penangkapan para kepala daerah ini  tak lantas membuat kepala daerah lain kecut  -takut bernasib sama. Publik juga bisa melihat melalui televisi atau media sosial bagaimana sejumlah kepala daerah yang ditangkap dan digiring ke gedung KPK dengan memakai baju “Tahanan KPK” itu tetap tersenyum dan berjalan tegak. Dalam banyak kasus, vonis hukuman kepala daerah yang didakwa korupsi pun terbilang ringan. Karena itu tak heran jika muncul suara minor, mereka yang tertangkap itu hanyalah bernasib apes. Para koruptor  tetap bisa tersenyum karena setelah keluar dari penjara, mereka tetap bisa hidup mewah.

Itu sebabnya hukuman untuk koruptor tidak bisa lagi semata-mata hukuman fisik  -berdasar UU Tindak Pidana Korupsi. Langkah KPK menggunakan UU  Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Nomor 8 Tahun 2010)  untuk merebut harta negara yang dikorupsi merupakan tindakan yang mesti dilakukan  --paralel  dengan penerapan UU Antikorupsi.

Kita tahu para koruptor –yang sadar bahwa perbuatan mereka melanggar hukum- melakukan segala cara demi menyembunyikan atau menyamarkan harta mereka. Mereka menggunakan koneksi dan jaringannya untuk menutupi harta hasil kejahatan mereka, sehingga secara hukum,  harta itu seolah-olah bukan milik mereka. Tapi, dalam banyak kasus, penyembunyian dengan cara ini kemudian terungkap karena selalu ada saja pihak yang membocorkan.

Pilkada sudah di depan mata. Para inkumben yang maju, yang akan mati-matian mempertahakan posisi mereka  kini tentu tengah menghitung kekuatan “amunisi” mereka, juga lawan mereka. Ongkos politik mempertahakan kedudukan sangat besar.

Tapi, apa pun yang terjadi, peringatan KPK agar mereka tidak gelap mata menggunakan segala cara menggemukkan pundi-pundi harus dicamkan. Jangan sampai pilkada ini membuat mereka berurusan dengan KPK, dibui,  dan dimelaratkan dengan pasal tindak pidana pencucian uang.  

Lestantya R. Baskoro

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apa Itu LNG yang jadi Objek Korupsi Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 hari lalu

Liquefied Natural Gas. Foto : NRDC
Apa Itu LNG yang jadi Objek Korupsi Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Mengenal lebih jauh tentang LNG yang jadi objek korupsi eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.


IM57+ Nilai Independensi KPK Lemah Pasca Pimpinan Izinkan Pertemuan Oditur TNI dengan Dadan Tri

1 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
IM57+ Nilai Independensi KPK Lemah Pasca Pimpinan Izinkan Pertemuan Oditur TNI dengan Dadan Tri

IM57+ menilai pertemuan Oditur TNI Nazali Lempo dengan Tahanan KPK Dadan Tri Yudianto membuktikan independensi KPK kian melemah.


KPK Buka Lowongan CPNS 2023, Segini Gajinya

1 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
KPK Buka Lowongan CPNS 2023, Segini Gajinya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu instansi yang membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (lowongan CPNS). Berapa gajinya?


CPNS KPK 2023: Syarat, Formasi, dan Penempatannya

2 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
CPNS KPK 2023: Syarat, Formasi, dan Penempatannya

Formasi CPNS KPK 2023, di antaranya Ahli Pertama - Analis Pemberantasan Tindak Korupsi dan Ahli Pertama - Penyelidik Tindak Pidana Korupsi.


Alexander Marwata soal Pertemuan Oditur TNI dengan Dadan: Kalau Disuruh Undur Diri, Dengan Senang Hati

2 hari lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menghadirkan Kepala kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean 8 Makassar, Andhi Pramono, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Andhi Pramono, dalam tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi sekitar Rp.28 miliar dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan barang ekspor impor pada kantor pelayanan Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata soal Pertemuan Oditur TNI dengan Dadan: Kalau Disuruh Undur Diri, Dengan Senang Hati

Alexander Marwata bersedia mundur dari jabatan jika Dewas menyatakan terbukti langgar kode etik perihal pertemuan Oditur TNI dengan Dadan


Kronologi Pertemuan Oditur TNI dengan Tahanan KPK di Lantai 15

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 September 2020. Saat ini kasus Djoko Tjandra sedang ditangani oleh Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. TEMPO/Imam Sukamto
Kronologi Pertemuan Oditur TNI dengan Tahanan KPK di Lantai 15

Alexander Marwata mengakui dirinya yang mengizinkan seorang Oditur TNI bertemu dengan tahanan KPK Dadan Tri Yudianto.


Dewas KPK Nyatakan Johanis Tanak Tak Langgar Kode Etik, ICW Sebut Putusan Itu Sarat Kepentingan

2 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Dewas KPK Nyatakan Johanis Tanak Tak Langgar Kode Etik, ICW Sebut Putusan Itu Sarat Kepentingan

Dewas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak melakukan pelanggaran etik. ICW menilai putusan tersebut sarat kepentingan


Pimpinan KPK Jelaskan Sebab Terjadinya Pertemuan Oditur TNI dengan Dadan Tri Yudianto

2 hari lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menghadirkan Kepala kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean 8 Makassar, Andhi Pramono, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Andhi Pramono, dalam tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi sekitar Rp.28 miliar dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan barang ekspor impor pada kantor pelayanan Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. TEMPO/Imam Sukamto
Pimpinan KPK Jelaskan Sebab Terjadinya Pertemuan Oditur TNI dengan Dadan Tri Yudianto

Alex menyoroti mencuatnya informasi ini. Bagi dia, ada pegawai KPK yang berusaha merusak suasana kerja di KPK.


Kasus Johanis Tanak, IM57+ Anggap Penegakkan Etik di KPK Lunak

2 hari lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan dugaan pelanggaran etik, disiarkan melalui monitor tv, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 21 September 2023. Majelis hakim etik Dewan Pengawas KPK mengadili menyatakan Johanis Tanak, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Johanis Tanak, IM57+ Anggap Penegakkan Etik di KPK Lunak

Kata Praswad, meski chat sudah dihapus, perbuatan itu telah dilakukan, sehingga Johanis Tanak secara sadar telah mengirimkan pesan tersebut.


Kuasa Hukum Karen Agustiawan Bantah Tudingan Firli Bahuri

3 hari lalu

Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 September 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kuasa Hukum Karen Agustiawan Bantah Tudingan Firli Bahuri

Kuasa Hukum Karen Agustiawan membantah jika pembelian LNG oleh Pertamina dilakukan tanpa adanya kajian menyeluruh.