Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setengah Abad Lebih Melahirkan RKUHP

Reporter

image-gnews
Optimisme DPR Soal RUU KUHP Dipertanyakan
Optimisme DPR Soal RUU KUHP Dipertanyakan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gagasan untuk melahirkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional, yang kini tengah dibahas DPR, lahir lebih setengah abad silam, yakni saat berlangsung Seminar Hukum Nasional I di Semarang. 

Gagasan lahir, antara lain,  karena selain  KUHP yang dipakai produk pemerintahan kolonial --yang sejumlah pasalnya juga tak bisa dilepaskan untuj kepentingan pemerintahan jajahan- juga perlu aturan dan rumusan baru bagi sejumlah delik pidana. Sumber KUHP adalah hukum Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Pengesahannya  dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918.

Dalam seminar yang berlangsung pada 1963 tersebut muncul berbagai masukan untuk “RKHUP asli Indonesia.”   Antara lain,  perlunya perluasan delik-delik kejahatan keamanan negara, ekonomi, juga kesusilaan.

Pemerintah merespon hasil seminar  dengan membentuk sebuah tim perumus.  Setahun kemudian terbentuk tim perumus RKUHP  yang diketuai pakar hukum Universitas Diponegoro, Prof. Soedarto. Tim beranggota  sejumlah pakar hukum terkemuka Indonesia. Mereka, antara lain, Prof. Roeslan Saleh (Universitas Gajah Mada), Prof. Moeljanto, Prof. Satochid Kartanegara,  Prof Oemar Seno Adji (pakar hukum Universitas Indonesia yang kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung), juga J.E. Sahetapy dari Universitas Airlangga.

Beberapa tahun kemudian anggota tim ditambah, antara lain, dengan melibatkan  Prof. Mardjono Reksodiputro, Karlinah Soebroto, Andi Hamzah, Muladi, Barda Nawawi, Bagir Manan. Soedarto memimpin tim hingga ia wafat pada 1986 dan kemudian digantikan Roeslan Saleh.

Tim perumus RKUHP sepakat tidak membuat KUHP sama sekali dari  nol. Tim melakukan rekodifikasi KUHP Hindia Belanda, menghilangkan “Buku III,” dan membuat penjelasan setiap pasal. Soedarto juga meminta pandangan dua pakar hukum Belanda untuk memberi masukan RKUHP. Keduanya, yaitu Prof. D. Schaffmeister dari Universitas Leiden dan Prof. N. Keijzer dari Universitas Leiden.

Pada 1986 penyusunan  Buku I yang berisi asas-asas dan penjelasan pasal-pasal selesai yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Buku II, yakni dengan memasukkan pasal yang dinilai tim masih relevan ke dalam buku II (Buku yang mengatur tindak pidana berikut ancaman pidananya).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat Menteri Ismail Saleh menjadi Menteri Kehakiman ia meminta tim untuk segera menyelesaikan penyusunan RKUHP ini. Ismail dan Sunarjati Hartono  -Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)- terus mengawal penyusunan RKUHP tersebut. Akhirnya pada 1993 Ketua Tim, saat itu dipegang Mardjono Reksodiputro menyerahkan naskah lengkap RKUHP kepada Ismail Saleh di kantornya. Mardjono menjadi ketua tim sejak 1987 hingga 1993.

Ketika Ismail lengser dan digantikan Oetojo Oesman, peraktis tidak ada kemajuan dalam pembuatan RKUHP itu. Bisa disebut, hampir selama lima tahun  RKUHP ini hanya “ngendon” di Kementerian Kehakiman. RKUHP kemudian baru mengalami kemajuan lagi ketika Muladi menjadi Menteri Kehakiman. Muladi sempat mengajukan RKUHP ini ke Sekretariat Negara.  RKUHP ini juga pernah diberikan ke DPR. Baru pada 2013 DPR secara intensif melakukan pembahasan RKUHP. Benny K. Herman dari Fraksi Demokrat memimpin Panitia Kerja pembahasan RKHUP.

Pada 5 Juni 2015 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Presiden  berisi kesiapan pemerintah dalam membahas RKUHP. DPR dan Pemerintah sepakat merampungkan pembahasan itu dalam tempo dua tahun yaitu sampai akhir 2017 –yang akhirnya terlewati.

Baca: Pengesahan RKUHP Mundur.

Dengan  perjalanan seperti ini, jika RKUHP yang terdiri sekitar 780 pasal itu disahkan pada 2018, maka berarti inilah rancangan undang-undang yang terbilang paling lama pembuatannya dalam sejarah bangsa ini. Jika dihitung dari Seminar Hukum Nasional  I di Semarang, memakan waktu sekitar 55 tahun.

LESTANTYA R. BASKORO/Berbagai Sumber.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Wacana Pembatasan BBM Subsidi

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno. Dok DPR
DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Wacana Pembatasan BBM Subsidi

Eddy Soeparno khawatir masyarakat salah paham dan menyangka ada kenaikan harga BBM.


Komisi VI Nilai PT Inka Belum Mampu Topang Ekosistem Industri Kereta Api

7 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PT Inka, KAI, PT Pelni, dan PT Damri di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024). Foto : Geral/Andri
Komisi VI Nilai PT Inka Belum Mampu Topang Ekosistem Industri Kereta Api

PT KAI masih sering melakukan impor gerbong beserta komponen pendukung.


Komisi VII Miris Produk Impor Murah Membanjiri Indonesia

7 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024). Foto : Geral/Andri
Komisi VII Miris Produk Impor Murah Membanjiri Indonesia

Kenaikan volume impor mengakibatkan belasan ribu pekerja pabrik tekstil dirumahkan.


Fadli Zon Sebut Tujuh Parlemen Sudah Konfirmasi Hadir di IPPP ke-2

7 hari lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto : Devi/Andri
Fadli Zon Sebut Tujuh Parlemen Sudah Konfirmasi Hadir di IPPP ke-2

Pertemuan IPPP akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.


Komisi III DPR Tinjau Rumah Hakim di Makassar, Minta Evaluasi Ulang

13 hari lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir saat meninjau lokasi rumah flat hakim di Pengadilan Tinggi Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, (4/7/2024). Foto: Ubed/vel
Komisi III DPR Tinjau Rumah Hakim di Makassar, Minta Evaluasi Ulang

Rumah (flat) untuk para hakim belum memiliki perlengkapan memadai.


Timwas DPR Inspeksi Tenda Jemaah di Arafah

31 hari lalu

Anggota Timwas DPR RI, Marwan Dasopang bersama tim usai melakukan inspeksi melihat tenda jemaah haji Indonesia di Arafah, Arab Saudi, Kamis (13/6/2024). Foto: Singgih/vel
Timwas DPR Inspeksi Tenda Jemaah di Arafah

Timwas menyoroti kapasitas tenda dan ukuran kasur.


Hasil Inspeksi Timwas DPR ke Tenda Jemaah Haji

31 hari lalu

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI saat mengecek kesiapan fasilitas bagi jemaah haji Indonesia di Arafah, Makkah, Arab Saudi, Kamis (13/06/2024). Foto: Singgih/vel
Hasil Inspeksi Timwas DPR ke Tenda Jemaah Haji

Fasilitas yang disediakan cukup bagus, walau masih ada sedikit kekurangan.


Bali Maritime Tourism Hub Harus Terintegrasi

23 April 2024

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Bali Maritime Tourism Hub Harus Terintegrasi

Pelindo harus memastikan BMTH menjadi destinasi yang membuat wisatawan mancanegara bisa tinggal lama di Bali.


Sigit Sosiantomo Prihatin 85,88 Persen Jembatan Rusak di Jalan Nasional

1 April 2024

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Sigit Sosiantomo Prihatin 85,88 Persen Jembatan Rusak di Jalan Nasional

Kerusakan jembatan di jalan nasional dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran dan keselamatan arus mudik.


DPR akan Rapat dengan TNI Bahas Ledakan Gudang Amunisi Ciangsana

1 April 2024

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
DPR akan Rapat dengan TNI Bahas Ledakan Gudang Amunisi Ciangsana

Komisi I akan meminta penjelasan terkait relokasi maupun standar operasional prosedur penyimpanan amunisi.