Belanda, Negeri yang Berpihak kepada LGBT

Reporter

Seorang waria tampil di atas panggung pertunjukan kabaret di Yogyakarta, 26 Februari 2016. Komisi Penyiaran Indonesia melarang televisi menampilkan tayangan yang berbau perilaku transgender dan homoseksualitas. Ulet Ifansasti/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Jauh hari sebelum anggota DPR dan pemerintah ramai membahas Rancangan KUHP (RKUHP) yang menyangkut LGBT, tepatnya  pada 1 April 2001, empat sejoli pasangan sejenis --tiga pasangan laki-laki, satu perempuan-- berdiri dengan jantung berdebar keras di Balai Kota Amsterdam. Hari itu, hanya beberapa detik lewat tengah malam, negeri Belanda "menyalib" Swedia dan Denmark. Dua negara Skandinavia ini telah melahirkan peraturan yang membolehkan pasangan gay dan lesbian mendaftarkan diri sebagai "mitra" yang diakui negara dan berhak mengadopsi anak, tapi Belanda lebih dari itu.

Belanda yang telah bertahun-tahun menghadapi aneka tekanan dari kelompok-kelompok homoseksual telah melegalkan aturan yang memperkenankan pasangan homoseksual menikah di catatan sipil. Pasal 30 KUHP Belanda yang baru ini berbunyi huwelijk tussen personen van gelijk geslacht atau "pernikahan dapat dilakukan oleh dua orang dengan orientasi seks yang berbeda atau sama." Jelas sekali, bila dibandingkan dengan Pasal 292 RKUHP Indonesia yang menyatakan bahwa "orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis—yang diduga belum dewasa—bakal diancam pidana penjara paling lama lima tahun," perubahan di Negara Kincir Angin tersebut terbilang "revolusioner." 

"Ada dua alasan untuk bergembira sekarang," kata Walikota Amsterdam Job Cohen yang mewakili pemerintah sekaligus menjadi sohibul bait dalam acara itu di hadapan empat pasangan itu. "Kalian merayakan perkawinan, dan juga merayakan hak untuk menikah," katanya. Sejak itu, sepanjang 1 April 2001 sampai 1 Januari 2011, menurut situs web Radio Netherlands, 20 persen dari 55.000 homoseksual yang berdomisili di Belanda telah melangsungkan pernikahan.

Inilah buah perjalanan panjang yang dimulai dari suatu amandemen konstitusi yang menegaskan larangan diskriminasi berdasarkan alasan apa pun pada 1983, pengesahan undang-undang kemitraan terdaftar yang membolehkan pasangan homo dan heteroseksual hidup layaknya suami-istri tanpa ikatan pernikahan pada 1998, dan pemungutan suara di Majelis Rendah Belanda yang akhirnya dimenangi kelompok pro-perkawinan sejenis dengan 109 suara setuju dan 33 menentang pada 21 Desember 2000. Dan apa yang terjadi kemudian di antara masyarakat internasional benar-benar mencengangkan: dalam waktu 17 tahun tak kurang dari 26 negara --sebagian besar negara Eropa-- mengikuti langkah Belanda melegalkan pernikahan sesama jenis.

Sekedar perbandingan, di kawasan Asia, perkawinan sejenis tampaknya memang masih jauh panggang dari api. Kendati begitu, dalam praktiknya beberapa negara seperti Hongkong, Thailand dan Singapura mengakui hubungan sesama jenis sebatas urusan pengakuan imigrasi. Pengakuan yang meliputi praktek imigrasi negara-negara yang membolehkan pasangan sesama jenis berkebangsaan asing yang bekerja di kedutaan besar, universitas, atau bisnis, untuk mendapatkan hak tinggal berdasarkan hubungan sesama jenis itu.

 Peserta bersorak saat mengikuti parade Somosgay di Asuncion, Paraguay, 1 Juli 2017. Para penyuka sesama jenis itu menuntut kesetaraan gender untuk para kaum LGBT. AP Photo/Jorge Saenz

Di Belanda sendiri, meski menurut sebuah penelitian 90 persen masyarakat dapat menerima keberadaan, status dan hak-hak yang sekarang telah dinikmati kelompok LGBT ini, alam pikiran orang banyak tak ikut berubah secara "revolusioner." Sebuah studi yang dilakukan para ilmuwan Amerika dan Belanda menyimpulkan bahwa anak muda homoseksual masih menjadi korban stigmatisasi tak mengenakkan dari masyarakat, lingkungan sekolah dan keluarga. Menghadapi persekusi seperti ini 2,2 persen homoseksual pernah mencoba melakukan bunuh diri, dan 10,3 persen pernah berniat bunuh diri. 

Hukum juga melangkah maju dengan penuh kehati-hatian.  Sebagian pasangan homoseksual di Belanda, menurut Jan Latten dari Netherlands Statistics, memilih tidak ikut serta berduyun-duyun mendatangi catatan sipil dan menikah. Bila dibandingkan dengan pasangan heteroseksual, mereka tak begitu mudah mengadopsi anak.

Kendati pasangan gay boleh mengangkat anak, tapi hukum adopsi di Belanda yang ketat rupanya tidak begitu saja memberikan hak adopsi kepada pasangan sejenis. Bahkan, seorang perempuan yang menikahi perempuan lain yang mempunyai anak biologis tidak serta-merta akan menyandang status "ibu angkat," karena untuk menjadi seorang ibu angkat yang sesungguhnya ia harus mendapatkan hak adopsi atas anak non-biologisnya.

IDRUS F. SHAHAB






Aktivis Melihat Potensi Tersembunyi Kerusakan Lingkungan dari RKUHP

9 jam lalu

Aktivis Melihat Potensi Tersembunyi Kerusakan Lingkungan dari RKUHP

RKUHP dinilai oleh pegiat lingkungan memiliki potensi tersembunyi menyebabkan kerusakan pada kelestarian alam.


KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

12 jam lalu

KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

KontraS menilai pasal pelanggaran HAM berat di RKUHP justru mendegradasi kekhususan tindak pidana kemanusiaan yang berat.


CISDI Kritik Pasal Pidana soal Alat Kontrasepsi di RKUHP: Beri Dampak Buruk

1 hari lalu

CISDI Kritik Pasal Pidana soal Alat Kontrasepsi di RKUHP: Beri Dampak Buruk

CISDI menyampaikan kritik atas dua pasal kesehatan di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


Sindir Pemerintah, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Luncurkan 'RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDiPENJARA'

3 hari lalu

Sindir Pemerintah, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Luncurkan 'RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDiPENJARA'

Aliansi Nasional Reformasi KUHP kecewa terhadap pemerintah dan DPR, mereka menolak 48 pasal di RKUHP yang dinilai bermasalah.


Politikus PKS Anggap Pengesahan Pernikahan Beda Agama Pembangkangan Konstitusi

3 hari lalu

Politikus PKS Anggap Pengesahan Pernikahan Beda Agama Pembangkangan Konstitusi

Bukhori mengaku khawatir dengan munculnya pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih HAM dan kemaslahatan.


Qatar Akhirnya Izinkan LGBT Menonton Piala Dunia 2022

4 hari lalu

Qatar Akhirnya Izinkan LGBT Menonton Piala Dunia 2022

Menteri Qatar mengizinkan komunitas LGBT menonton pertandingan di Piala Dunia 2022, namun ia menolak keras jika Barat ingin mendikte negara itu.


Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

5 hari lalu

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries mengatakan pasal 188 tidak akan mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

5 hari lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


Gelandang Timnas Portugal Tanggapi Aksi Pria yang Bawa Bendera Pelangi di Piala Dunia 2022

5 hari lalu

Gelandang Timnas Portugal Tanggapi Aksi Pria yang Bawa Bendera Pelangi di Piala Dunia 2022

Laga Portugal vs Uruguay di Piala Dunia 2022 sempat dihentikan saat seorang pria yang membawa bendera pelangi masuk ke lapangan.


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

5 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.