Kebebasan Pers di Indonesia

Reporter

Presiden Jokowi (kanan) mewawancarai wartawan senior Yusri Nur Raja Agam (kiri) saat peringatan puncak Hari Pers Nasional 2018 di Padang, 9 Februari 2018. Presiden mengatakan pers semakin diperlukan di tengah kemajuan teknologi digital. ANTARA/Iggoy el Fitra

Hari  Pers Nasional, 9 Februari lalu,   dirayakan di Padang dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Dibanding hampir dua dekade silam, kebebasan pers Indonesia kini jauh lebih maju

Kebebasan pers di Indonesia lahir setelah Orde Baru tumbang pada 1998  dan munculnya pasal 28 F UUD 1945, melalui amandemen kedua, yang berbunyi,” setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran  yang tersedia.”

Kendati Indonesia menyatakan negara demokrasi, kenyataannya selama rezim Orde Baru, kebebasan pers sebagai salah satu ciri demokrasi  justru mengalami kekangan. Media yang dinilai melanggar  peraturan dan mengeritik penguasa bisa dikenakan pembredelan. Mekanisme penerbitan media massa dikontrol melalui ”rezim SIUPP” (Surat Izin Usaha  Penerbitan Pers).

Pascareformasi,  pemerintah  mencabut sejumlah peraturan yang dianggap mengekang kehidupan pers. Peraturan tersebut antara lain:  Peraturan Menteri Penerangan  Nomor 1 tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin  Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), Permenpen Nomor 2 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Wartawan, Surat Keputusan (SK) Menpen  Nomor 214 Tentang Prosedur dan Persyaratan untuk Mendapatkan SIUPP, dan SK Menpen Nomor 47 Tahun 1975 tentang Pengukuhan PWI dan Serikat Pekerja Surat Kabar Sebagai Satu-Satunya Organisasi Wartawan  dan Organisasi Penerbit Pers Indonesia.

Kebebasan  pers ini kemudian ditegaskan lagi lewat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

UU No. 40 /1999 menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. UU No. 40/1999 menegaskan tidak ada sensor dan pembredelan terhadap pers.

Pasal-pasal yang menegaskan kemerdekaan,  fungsi dan pentingnya pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah

Pasal 2 : Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3 ayat (1): Pers  nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 6 :  Pers nasional melaksanakan peranannya:

  1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
  2. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan
  3. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
  4. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan
  5. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Ada pun Kemerdekaan pers diatur dalam:

Pasal 4  ayat (1) :  Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,

Pasal 4 ayat (2) :  Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran

Pasal 4 ayat (3) :  Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers  memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

Walau undang-undang menjamin kebebasan pers, tapi bukan berarti kebebasan pers di Indonesia menempati peringkat tinggi dibanding negara lain. Pada 2017, misalnya indeks kebebasan pers di Indonesia berada pada urutan 124 dari180 negara. Menurut lembaga international Reporter Sans Frontiers (RSF) kebebasan pers di Indonesia jauh di bawah negara Asia, seperti Hongkong, Jepang, dan Timor Leste.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, terdapat 61 kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang 2017. Diantaranya, 30 mengalami kekerasan fisik dan 13 kasus pengusiran dan pelarangan liputan.

LESTANTYA R. BASKORO






Redaksi Narasi Alami Serangan Digital, Pemred: Peretasan Dilakukan Serentak

25 September 2022

Redaksi Narasi Alami Serangan Digital, Pemred: Peretasan Dilakukan Serentak

Awak media Narasi mengalami serangan digital berupa peretasan terhadap akun media sosial dan nomor WhatsApp mereka. Pelaku diduga orang yang sama.


Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, AJI: Harusnya Sanksi Pidana

13 September 2022

Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, AJI: Harusnya Sanksi Pidana

Eks sopir dan ajudan Ferdy Sambo, Bharada Sadam dijatuhi sanksi etik karena melakukan pelanggaran terhadap kebebasan pers.


Masyarakat Sipil Beberkan Kondisi HAM di Indonesia ke PBB

1 September 2022

Masyarakat Sipil Beberkan Kondisi HAM di Indonesia ke PBB

Fatia Maulidiyanti dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Indonesia belum memiliki aturan lengkap tentang perlindungan pembela HAM.


Draf RKUHP Kini Bisa Diakses Publik, Dewan Pers: Proses Advokasi Berhasil

21 Juli 2022

Draf RKUHP Kini Bisa Diakses Publik, Dewan Pers: Proses Advokasi Berhasil

Pemerintah akhirnya mengunggah RKUHP setelah pertemuan antara anggota Dewan Pers dan Wamenkumham


Hari Ini, Dewan Pers Temui Menkumham Bahas Pasal Bermasalah di RKUHP

20 Juli 2022

Hari Ini, Dewan Pers Temui Menkumham Bahas Pasal Bermasalah di RKUHP

Dewan Pers mengkritisi sejumlah pasal dalam draf final RKUHP. Mereka menilai terdapat sembilan klaster pasal yang mengancam kebebasan pers.


Mengapa RKUHP Dianggap Menerabas Kebebasan Pers?

19 Juli 2022

Mengapa RKUHP Dianggap Menerabas Kebebasan Pers?

Beberapa pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai dapat mengancam kebebasan pers di tanah air. Kekhawatiran ini disampaikan oleh sejumlah komunitas pers, menjelang pengesahan RKUHP dalam rapat paripurna DPR.


Bahas RKUHP, Dewan Pers Segera Bertemu Wakil Menteri Hukum dan HAM

18 Juli 2022

Bahas RKUHP, Dewan Pers Segera Bertemu Wakil Menteri Hukum dan HAM

Kemenkumham bersedia menggelar audiensi dengan Dewan Pers terkait draf RKUHP final yang beredar di masyarakat saat ini.


Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?

16 Juli 2022

Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menjabarkan sembilan pasal RKUHP yang dianggap bermasalah karena mengancam kemerdekaan pers.


Koalisi Minta PTUN Bersikap Adil dalam Proses Persidangan atas Gugatan LPM Lintas

8 Juli 2022

Koalisi Minta PTUN Bersikap Adil dalam Proses Persidangan atas Gugatan LPM Lintas

LPM Lintas di IAIN Ambon mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Rektor IAIN Ambon No. 92/2022 tentang Pembekuan LPM di PTUN Ambon, Maluku


Draf Final RKUHP, Komite Keselamatan Jurnalis: Kebebasan Pers Jangan Dikorbankan

7 Juli 2022

Draf Final RKUHP, Komite Keselamatan Jurnalis: Kebebasan Pers Jangan Dikorbankan

Komite Keselamatan Jurnalis menghendaki kebebasan pers tidak ditumbalkan oleh RKUHP. Keterlibatan publik dianggap masih kurang luas.