Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Mahkamah Konstitusi Menyatakan KPK Bagian dari Eksekutif

Reporter

image-gnews
(kiri-kanan) Juru bicara Mahkamah konstitusi Fajar Laksono S, ketua dewan etik MK, Ahmad Rustandi, Salahuddin Wahid, dan Humas mk, Rubiyo saat melakukan konferensi pers terkait sanksi pelanggaran kode etik yang dolakukan oleh ketua MK Arief Hidayat. TEMPO/Amston Probel
(kiri-kanan) Juru bicara Mahkamah konstitusi Fajar Laksono S, ketua dewan etik MK, Ahmad Rustandi, Salahuddin Wahid, dan Humas mk, Rubiyo saat melakukan konferensi pers terkait sanksi pelanggaran kode etik yang dolakukan oleh ketua MK Arief Hidayat. TEMPO/Amston Probel
Iklan

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) bagian dari eksekutif membawa konsekuensi lembaga ini tidak lagi independen.

Putusan yang diketuk Kamis lalu itu  segera mendapat sorotan para ahli hukum karena setidaknya dua hal. Pertama, putusan tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan MK terhadap putusan sebelumnya atas eksistensi KPK. Kedua, putusan tersebut diketuk di tengah-tengah desakan mundur banyak pihak –termasuk sekitar 50 guru besar berbagai perguruan tinggi-  terhadap   Arief Hidayat  dari posisinya sebagai Ketua MK dan Hakim Konstitusi.

Arief mendapat sorotan karena beberapa waktu lalu mengadakan “pertemuan rahasia” dengan sejumlah pimpinan Komisi Hukum DPR. Pertemuan tanpa sepengetahuan anggota MK lain tersebut ditengarai berkaitan dengan keinginan Arief untuk kembali duduk sebagai hakim konstitusi. 

Baca: Main Mata Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

DPR memang kemudian memilih kembali Arief Hidayat sebagai Ketua MK. Namun, pertemuannya dengan para pimpinan Komisi Hukum (antara lain di sebuah hotel di Jakarta) dinilai telah melanggar etika. Dewan Etik MK menyatakan Arief melakukan pelanggaran etik ringan dan menjatuhkan sanksi teguran. Namun, sejumlah aktivis hukum mendesak Arief mundur karena tak pantas lagi duduk sebagai hakim konstitusi. Sejumlah pakar hukum, pasca putusan MK terhadap KPK diketuk itu, menengerai putusan yang merugikan KPK ini  berkaitan dengan “lobi-lobi Arief” ke DPR beberapa waktu lalu itu.

Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 itu tak bulat. Lima hakim sepakat KPK bagian dari eksekutif dan empat hakim lain tak sepakat. Mereka yang sepakat: Arief Hidayat, Wahiduddin Anas, Anwar Usman, Manahan Sitompul, dan Aswanto. Ada pun yang tak sepakat adalah Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Maria Farida.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dasar hukum MK menyatakan KPK bagian dari eksekutif dan bisa dikenakan hak angket  karena lembaga ini melakukan fungsi eksekutif, seperti hanya lembaga kepolisian dan kejaksaan.  Dengan memiliki fungsi itu, maka, menurut putusan tersebut, KPK bisa dikenakan hak angket sebagai bagian mekanisme checks and balances.

Walau menetapkan KPK sebagai bagian eksekutif, tapi putusan itu menyingkirkan kewenangan KPK, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai hal yang bisa diangket.  Putusan limitatif ini pun sebenarnya tak lazim dan bisa dipertanyakan. Semestinya sebuah putusan adalah utuh. Apalagi argumen putusan itu juga merujuk pada kejaksaan dan kepolisian yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan atau penuntutan.

 Putusan atas permintaan uji materi Pasal 79 ayat 3 UU tentang MPR, DPR, DPRD  ini serta merta mementahkan putusan KPK terdahulu  perihal kedudukan KPK.  Sebelumnya dalam beberapa putusannya, antara lain putusan MK No. 5/PUU-IX/2011 pada 20 Juni 2011, MK menyatakan KPK adalah lembaga negara independen. 

Pengakuan MK  bahwa KPK sebagai lembaga independen sejalan dengan UU tentang KPK yang menyatakan lembaga ini bebas dari intervensi siapa pun.  Pemilihan Ketua dan anggota KPK melalui mekanisme pemilihan oleh tim independen dan kemudian DPR, tidak ditunjuk oleh presiden seperti Jaksa dan Kepala Polri, menunjukkan bahwa KPK tidak sama dengan kedua lembaga eksekutif tersebut.

Putusan MK adalah final dan mengikat. Putusan MK atas posisi KPK sebagai bagian eksekutif telah menjadikan langit mendung dalam pemberatasan korupsi di Indonesia. DPR dengan putusan ini bisa   setiap saat mengajukan hak angket atas KPK.  Putusan yang tidak hanya menyebut KPK sebagai  bagian eksekutif itu juga bisa ditafsirkan Dewan menyangkut juga pada komisi dan lembaga independen lain, termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau bahkan Komisi atau Lembaga Penjamin Simpanan. Dan itu berbahaya  karena tidak mustahil putusan MK itu bisa digunakan sebagai mesiu untuk melakukan praktik korupsi. (LRB)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mulai Usut Dugaan Korupsi di ASDP, KPK Sita 3 Mobil dan Periksa Para Mantan Direksi

10 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Mulai Usut Dugaan Korupsi di ASDP, KPK Sita 3 Mobil dan Periksa Para Mantan Direksi

KPK menyatakan telah melakukan sejumlah upaya paksa dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah PT ASDP.


KPK: 6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN

12 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK: 6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta 6.969 calon anggota legislatif terpilih segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).


Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Semarang yang Diusut KPK

13 jam lalu

Petugas KPK memasuki lift bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Semarang seusai menggeledah ruangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa lantai 6 Gedung Moch Ikhsan kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Semarang yang Diusut KPK

KPK tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang


Profil Wali Kota Semarang Hevearita alias Mbak Ita yang Tengah Disidik KPK

15 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Profil Wali Kota Semarang Hevearita alias Mbak Ita yang Tengah Disidik KPK

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita merupakan kader PDIP.


Wali Kota Semarang Hevearita Diperiksa KPK, Punya Harta 2 Motor dan Utang Rp 2,6 Miliar

15 jam lalu

Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
Wali Kota Semarang Hevearita Diperiksa KPK, Punya Harta 2 Motor dan Utang Rp 2,6 Miliar

KPK menggeledah dan memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita. Berapa harta kekayaannya?


Usut 3 Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Geledah Kantor Dinsos dan Bappeda

16 jam lalu

Petugas KPK mengamankan koper seusai menggeledah sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Usut 3 Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Geledah Kantor Dinsos dan Bappeda

KPK tengah mengusut tiga dugaan kasus korupsi di Pemkot Semarang. Sejumlah kantor dinas dan badan di Balai Kota digeledah.


Lanjutkan Penggeledahan di Kantor Wali Kota Hevearita, KPK Periksa Sejumlah Kepala Dinas dan Badan

17 jam lalu

Sejumlah kepala dinas masuk ke ruangan di lantai 8 Gedung Moch Ihsan kompleks Balai Kota Semarang, Kamis, tempat pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. (ANTARA/I.C. Senjaya)
Lanjutkan Penggeledahan di Kantor Wali Kota Hevearita, KPK Periksa Sejumlah Kepala Dinas dan Badan

Setelah menggeledah kantor Wali Kota Hevearita, KPK juga memeriksa sejumlah kepala badan dan kepala dinas di Kota Semarang.


KPK Periksa Bendahara Setda Sidoarjo Kasus Gus Muhdlor

17 jam lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan perkara operasi tangkap tangan KPK terhadap Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri total sejumlah Rp2,7 miliar di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Bendahara Setda Sidoarjo Kasus Gus Muhdlor

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periksa seorang ASN dan karyawan swasta terkait dugaan korupsi pemerasan, penerimaan suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita, Penyidik KPK juga Geledah Ruang Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Semarang

17 jam lalu

Petugas KPK memasuki lift bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Semarang seusai menggeledah ruangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa lantai 6 Gedung Moch Ikhsan kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita, Penyidik KPK juga Geledah Ruang Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Semarang

KPK sejak Rabu menggeledah kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Hari ini sejumlah lokasi juga digeledah.


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita, KPK Usut 3 Kasus Sekaligus: Korupsi Pengadaan, Gratifikasi dan Pemerasan

18 jam lalu

Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita, KPK Usut 3 Kasus Sekaligus: Korupsi Pengadaan, Gratifikasi dan Pemerasan

KPK telah menggeledah kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Tiga kasus tengah disidik, korupsi pengadaan, gratifikasi dan pemerasan.