Malaysia dan Kebebasan Pers

Reporter

WS Rendra pada protes pembredelan TEMPO, EDITOR dan DETIK di depan Deppen, Jakarta, 1994. Dok.TEMPO/Robin Ong

TEMPO.CO, Jakarta - Sama-sama pada posisi tak menggembirakan alias terpuruk dalam indeks kebebasan pers, Indonesia dan Malaysia, dua negeri bertetangga yang senantiasa bersaing –dari olahraga, budaya, hingga pencapaian eknomi—ini tampaknya harus sering bercermin satu sama lain.  Indonesia yang pada pekan lalu merayakan “Hari Pers Nasional” tentunya dapat mengukur seberapa jauh ia telah melangkah maju meninggalkan sang jiran yang lebih makmur, tapi tak cukup berdaya menjalankan kebebasan pers.  

Berpaling kepada Konstitusi Federal Pasal 10, yang menjamin hak setiap warga negara akan kebebasan berekspresi dalam batasan tertentu, sesungguhnya tak ada kekuatan yang menghalangi masyarakat di negeri tetangga itu menyuarakan serta menerbitkan segenap pendapat dan pikiriannya.  Media massa Malaysia, termasuk yang berbasis internet sejatinya bebas dari sensor.  

Baca: Pasal-pasal yang Menjamin Kebebasan Pers di Indonesia.

Namun pasal yang mengakui kebebasan sebagai hak yang melekat pada tiap-tiap individu itu dalam praktiknya harus takluk pada undang-undang anti penghasutan atau Sedition Act 1948 yang demikian lentur, layaknya pasal karet yang siap ditafsirkan penguasa.

Sejak era Reformasi ini, pers di Indonesia diuntungkan dengan pasal 28 F UUD 1945 melalui amendemen kedua yang menjamin hak memperoleh informasi yang akurat,  ” setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran  yang tersedia.”

Sementara Undang-Undang Malaysia, Akta 15, Akta Hasutan 1948, justru menyimpan semangat mengancam mereka yang menyebar keterangan yang “menghasut.” Akta ini merincikan bahwa menghasut di sini termasuk a) mendatangkan kebencian atau penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap raja atau kerajaan b) membangkitkan rakyat supaya menuntut perubahan dengan cara tidak sah c) membangkitkan perasaan tidak setia terhadap keadilan di Malaysia d) menimbulkan perasaan tidak puas hati atau tidak setia di kalangan rakyat Yang di-Pertuan Agong, dan seterusnya. Seseorang yang oleh pengadilan Malaysia dinyatakan bersalah telah  menghasut atau melanggar pasal ini niscaya diganjar kurungan tiga tahun penjara, dikenakan denda 5.000 RM --setara Rp 17,3 juta—atau keduanya. 

Dengan pasal ini kartunis Zulkiflee Anwar Haque, yang akrab dipanggil Zunar, berkali-kali ditahan dan diseret ke meja hijau dengan berbagai tuduhan pelanggaran pasal penghasutan terhadap pemerintah. Merujuk pada Akta Hasutan 1948 yang sebenarnya diperuntukkan pemerintah kolonial Inggris buat memerangi gerakan komunis di Semenanjung Melayu dulu, dewasa ini pemerintah di Putrajaya mengembangkan ancaman bagi siapa saja yang membagi status pos facebook, meretweet pesan, menulis blog, atau mengomentari posting yang bernada kritis terhadap pemerintah.

Menggunakan aturan pasal karet Sedition Act, pemerintah Malaysia merasa memiliki dasar untuk mengekang kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, beropini dan menyebarkan informasi. Berdasarkan aturan ini, hingga akhir April 2015 sedikitnya 200 orang terdiri dari politikus, wartawan dan aktivis. Dan efektifitas pasal ini menjadi berlipat ganda ketika pemerintah kemudian  juga menggunakan undang-undang keamanan dalam negeri Internal Securty Act, yang mengizinkan penahanan tanpa putusan hukum untuk membungkam suara yang kritis. Kombinasi yang mematikan ini masih ditambah lagi dengan kontrol yang ketat dan ini tampak pada kebijakan yang mewajibkan media untuk memperbarui lisensi setiap tahun.

Tak pelak lagi, sensor diri pun menjadi bagian tak terpisahkan bagi peri kehidupan pers di Malaysia.

IDRUS F. SHAHAB






Draf RKUHP Kini Bisa Diakses Publik, Dewan Pers: Proses Advokasi Berhasil

24 hari lalu

Draf RKUHP Kini Bisa Diakses Publik, Dewan Pers: Proses Advokasi Berhasil

Pemerintah akhirnya mengunggah RKUHP setelah pertemuan antara anggota Dewan Pers dan Wamenkumham


Hari Ini, Dewan Pers Temui Menkumham Bahas Pasal Bermasalah di RKUHP

25 hari lalu

Hari Ini, Dewan Pers Temui Menkumham Bahas Pasal Bermasalah di RKUHP

Dewan Pers mengkritisi sejumlah pasal dalam draf final RKUHP. Mereka menilai terdapat sembilan klaster pasal yang mengancam kebebasan pers.


Mengapa RKUHP Dianggap Menerabas Kebebasan Pers?

26 hari lalu

Mengapa RKUHP Dianggap Menerabas Kebebasan Pers?

Beberapa pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai dapat mengancam kebebasan pers di tanah air. Kekhawatiran ini disampaikan oleh sejumlah komunitas pers, menjelang pengesahan RKUHP dalam rapat paripurna DPR.


Bahas RKUHP, Dewan Pers Segera Bertemu Wakil Menteri Hukum dan HAM

27 hari lalu

Bahas RKUHP, Dewan Pers Segera Bertemu Wakil Menteri Hukum dan HAM

Kemenkumham bersedia menggelar audiensi dengan Dewan Pers terkait draf RKUHP final yang beredar di masyarakat saat ini.


Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?

29 hari lalu

Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menjabarkan sembilan pasal RKUHP yang dianggap bermasalah karena mengancam kemerdekaan pers.


Koalisi Minta PTUN Bersikap Adil dalam Proses Persidangan atas Gugatan LPM Lintas

37 hari lalu

Koalisi Minta PTUN Bersikap Adil dalam Proses Persidangan atas Gugatan LPM Lintas

LPM Lintas di IAIN Ambon mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Rektor IAIN Ambon No. 92/2022 tentang Pembekuan LPM di PTUN Ambon, Maluku


Draf Final RKUHP, Komite Keselamatan Jurnalis: Kebebasan Pers Jangan Dikorbankan

38 hari lalu

Draf Final RKUHP, Komite Keselamatan Jurnalis: Kebebasan Pers Jangan Dikorbankan

Komite Keselamatan Jurnalis menghendaki kebebasan pers tidak ditumbalkan oleh RKUHP. Keterlibatan publik dianggap masih kurang luas.


Azyumardi Azra Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025

18 Mei 2022

Azyumardi Azra Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025

Azyumardi Azra pernah mengelola media, memahami prinsip-prinsip kebebasan pers, dan mewakili kluster masyarakat.


AJI Kecam Pembunuhan Jurnalis dan Pelanggaran Kebebasan Pers dalam Invasi Rusia

30 April 2022

AJI Kecam Pembunuhan Jurnalis dan Pelanggaran Kebebasan Pers dalam Invasi Rusia

AJI mengecam tindakan brutal terhadap pers berupa pembunu8han wartawan dan pembungkaman kebebasan pers selama invasi tentara Rusia ke Ukraina


Media Rusia Dilarang Memuat Wawancara dengan Dirinya, Zelensky: Tragis

28 Maret 2022

Media Rusia Dilarang Memuat Wawancara dengan Dirinya, Zelensky: Tragis

Pengawas komunikasi Rusia atau Roskomnadzor mengingatkan media untuk menahan diri dari melaporkan wawancara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky