Malaysia dan Kebebasan Pers

Reporter

WS Rendra pada protes pembredelan TEMPO, EDITOR dan DETIK di depan Deppen, Jakarta, 1994. Dok.TEMPO/Robin Ong
WS Rendra pada protes pembredelan TEMPO, EDITOR dan DETIK di depan Deppen, Jakarta, 1994. Dok.TEMPO/Robin Ong

TEMPO.CO, Jakarta - Sama-sama pada posisi tak menggembirakan alias terpuruk dalam indeks kebebasan pers, Indonesia dan Malaysia, dua negeri bertetangga yang senantiasa bersaing –dari olahraga, budaya, hingga pencapaian eknomi—ini tampaknya harus sering bercermin satu sama lain.  Indonesia yang pada pekan lalu merayakan “Hari Pers Nasional” tentunya dapat mengukur seberapa jauh ia telah melangkah maju meninggalkan sang jiran yang lebih makmur, tapi tak cukup berdaya menjalankan kebebasan pers.  

Berpaling kepada Konstitusi Federal Pasal 10, yang menjamin hak setiap warga negara akan kebebasan berekspresi dalam batasan tertentu, sesungguhnya tak ada kekuatan yang menghalangi masyarakat di negeri tetangga itu menyuarakan serta menerbitkan segenap pendapat dan pikiriannya.  Media massa Malaysia, termasuk yang berbasis internet sejatinya bebas dari sensor.  

Baca: Pasal-pasal yang Menjamin Kebebasan Pers di Indonesia.

Namun pasal yang mengakui kebebasan sebagai hak yang melekat pada tiap-tiap individu itu dalam praktiknya harus takluk pada undang-undang anti penghasutan atau Sedition Act 1948 yang demikian lentur, layaknya pasal karet yang siap ditafsirkan penguasa.

Sejak era Reformasi ini, pers di Indonesia diuntungkan dengan pasal 28 F UUD 1945 melalui amendemen kedua yang menjamin hak memperoleh informasi yang akurat,  ” setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran  yang tersedia.”

Sementara Undang-Undang Malaysia, Akta 15, Akta Hasutan 1948, justru menyimpan semangat mengancam mereka yang menyebar keterangan yang “menghasut.” Akta ini merincikan bahwa menghasut di sini termasuk a) mendatangkan kebencian atau penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap raja atau kerajaan b) membangkitkan rakyat supaya menuntut perubahan dengan cara tidak sah c) membangkitkan perasaan tidak setia terhadap keadilan di Malaysia d) menimbulkan perasaan tidak puas hati atau tidak setia di kalangan rakyat Yang di-Pertuan Agong, dan seterusnya. Seseorang yang oleh pengadilan Malaysia dinyatakan bersalah telah  menghasut atau melanggar pasal ini niscaya diganjar kurungan tiga tahun penjara, dikenakan denda 5.000 RM --setara Rp 17,3 juta—atau keduanya. 

Dengan pasal ini kartunis Zulkiflee Anwar Haque, yang akrab dipanggil Zunar, berkali-kali ditahan dan diseret ke meja hijau dengan berbagai tuduhan pelanggaran pasal penghasutan terhadap pemerintah. Merujuk pada Akta Hasutan 1948 yang sebenarnya diperuntukkan pemerintah kolonial Inggris buat memerangi gerakan komunis di Semenanjung Melayu dulu, dewasa ini pemerintah di Putrajaya mengembangkan ancaman bagi siapa saja yang membagi status pos facebook, meretweet pesan, menulis blog, atau mengomentari posting yang bernada kritis terhadap pemerintah.

Menggunakan aturan pasal karet Sedition Act, pemerintah Malaysia merasa memiliki dasar untuk mengekang kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, beropini dan menyebarkan informasi. Berdasarkan aturan ini, hingga akhir April 2015 sedikitnya 200 orang terdiri dari politikus, wartawan dan aktivis. Dan efektifitas pasal ini menjadi berlipat ganda ketika pemerintah kemudian  juga menggunakan undang-undang keamanan dalam negeri Internal Securty Act, yang mengizinkan penahanan tanpa putusan hukum untuk membungkam suara yang kritis. Kombinasi yang mematikan ini masih ditambah lagi dengan kontrol yang ketat dan ini tampak pada kebijakan yang mewajibkan media untuk memperbarui lisensi setiap tahun.

Tak pelak lagi, sensor diri pun menjadi bagian tak terpisahkan bagi peri kehidupan pers di Malaysia.

IDRUS F. SHAHAB








Komite Keselamatan Jurnalis Kecam Serangan Digital terhadap Project Multatuli

9 hari lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
Komite Keselamatan Jurnalis Kecam Serangan Digital terhadap Project Multatuli

Tidak ada alsan bagi aparat untuk tidak menindaklanjuti serangan siber yang dilakukan terhadap Project Multatuli tersebut.


Satu Viral Hadirkan Berita Viral dan Tren Terbaru

22 hari lalu

Satu Viral Hadirkan Berita Viral dan Tren Terbaru

Platform satuviral berharap dapat menumbuhkan semangat membaca bagi seluruh anak muda Indonesia


Amerika Serikat Prihatin atas KUHP Baru Indonesia

37 hari lalu

Partai Buruh dengan melakukan aksi penolakan KUHP baru usai  menutup Karnaval buruh di depan istana negara, Kamis 15 Desember 2022. TEMPO/Aqsa Hamka
Amerika Serikat Prihatin atas KUHP Baru Indonesia

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyinggung soal KUHP baru saat bertelepon dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.


Lima Pesan Jokowi dalam Peringatan Hari Pers Nasional 2023

44 hari lalu

Presiden Joko Widodo berpidato saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Lapangan Astaka Pancing, Medan, Sumatera Utara, Kamis 9 Februari 2023. ANTARA FOTO/Yudi
Lima Pesan Jokowi dalam Peringatan Hari Pers Nasional 2023

Presiden Jokowi memberikan sejumlah pesan dalam peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2023 di Medan, Sumatera Utara, Kamis 9 Februari 2023.


Dewan Pers Ingin Indeks Kemerdekaan Pers RI Sampai ke Level Sangat Bebas

44 hari lalu

Penjabat Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berfoto bersama dengan pengurus Dewan Pers Masa Bakti 2022-2025 usai pertemuan dengan Media membahas Kemerdekaan Pers di Aula Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jakarta Pusat. Foto: Tika Ayu
Dewan Pers Ingin Indeks Kemerdekaan Pers RI Sampai ke Level Sangat Bebas

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut kemerdekaan pers di Indonesia saat ini masih berada dalam rentang nilai bebas.


Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Profesionalisme Insan Pers

45 hari lalu

Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023 dengan tema
Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Profesionalisme Insan Pers

Pers merupakan jembatan informasi kepada rakyat di seluruh pelosok Indonesia


Ahmad Basarah: Kebebasan Pers Harus Diikuti Tanggung Jawab Sosial

45 hari lalu

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah
Ahmad Basarah: Kebebasan Pers Harus Diikuti Tanggung Jawab Sosial

Kebebasan pers harus didukung sebab pers adalah pilar keempat demokrasi.


Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

46 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers usai menyaksikan kejuaraan atletik pelajar atau Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya, Komplek GBK, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendukung pembinaan atletik mulai tingkat sekolah demi menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Berikut pernyataannya 5 tahun terakhir soal pers di Indonesia.


Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu

46 hari lalu

Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers penundaan pengesahan RKUHP di Istana Bogor, Jakarta, Jumat, 20 September 2019. Sebelumnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati revisi KUHP dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I pada Rabu kemarin, 18 September 2019. TEMPO/Subekti.
Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu

Presiden Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Ia sebelumnya bicara soal kebebasan pers menjelang pemilu.


Dua Wartawan Finlandia Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Intelijen Pertahanan yang Langka

57 hari lalu

Ilustrasi: Seorang jurnalis foto mengangkat plakat dalam rapat umum untuk kebebasan pers di Quezon City, Filipina, 15 Februari 2019. REUTERS/Eloisa Lopez
Dua Wartawan Finlandia Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Intelijen Pertahanan yang Langka

Finlandia turun ke urutan kelima dari peringkat kebebasan pers global, sebagian karena kasus wartawan ini.