Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sulardi: DPR yang Merendahkan Kehormatannya Sendiri

Reporter

image-gnews
Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kedua kiri), Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kanan) menunjukan Nota Kesepahaman (MoU) DPR dan Polri usai ditandatangani di Komplek Parlemen, Jakarta, 14 Februari 2018. Nota Kesepahaman tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pengamanan di Lingkungan DPR RI. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kedua kiri), Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kanan) menunjukan Nota Kesepahaman (MoU) DPR dan Polri usai ditandatangani di Komplek Parlemen, Jakarta, 14 Februari 2018. Nota Kesepahaman tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pengamanan di Lingkungan DPR RI. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berlogika bahwa mereka dipilih oleh rakyat dalam kurun waktu sekali dalam lima tahun melalui mekanisme pemilihan umum. Logika berikutnya, anggota DPR mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat, maka kedudukan mereka sangat terhormat. Karena sangat terhormat, mereka perlu dilindungi.

Perlindungan terhadap DPR sebagai institusi dan para anggotanya itu tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), yakni Pasal 122 (k). Pasal itu menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan Dewan. Pasal itu menunjukkan bahwa DPR telah bermetamorfosis, tidak hanya mempunyai kewenangan sebagai lembaga legislatif, tapi juga menjadi lembaga penegak hukum, yang merupakan ranah kompetensi kepolisian, jaksa, dan hakim.

Padahal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur soal penghinaan terhadap pemerintah. Pasal 207 dalam undang-undang itu menyatakan bahwa siapa pun yang menghina kekuasaan atau suatu majelis umum dapat dihukum selama-lamanya 1,5 tahun kurungan.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-I/2006 menyatakan bahwa penghinaan terhadap pemerintah, termasuk DPR, hanya dapat diterapkan berdasarkan pengaduan dari penguasa. Demikian juga penghinaan terhadap pegawainya menjadi delik aduan berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015. Sulit dimengerti bila revisi UU MD3 ini dimaknai sebagai ketentuan spesialis atas peraturan generalis yang termuat dalam KUHP. Inilah yang disebut oleh beberapa kalangan sebagai kekacauan dalam ketatanegaraan kita.

Di samping itu, begitu terhormatnya anggota DPR ini, sampai-sampai polisi tidak bisa sembarangan memeriksa anggotanya. Menurut UU MD3 baru itu, pemeriksaan baru dapat dilakukan setelah dipertimbangkan oleh MKD dan mendapat izin presiden.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "merendahkan" bersinonim dengan "menghina". Masalahnya, apabila kata "merendahkan" itu diperluas, artinya bisa bermacam macam. Sebab, menghina itu juga berarti memburukkan nama baik orang dan menyinggung perasaan orang, seperti memaki-maki.

Baca: Bambang Soesatyo Akan Buat Lomba Kritik DPR

Padahal, institusi DPR dan anggota DPR sering mendapat sorotan khalayak karena apa yang mereka lakukan itu bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi juga untuk kepentingan yang diwakilinya, yakni rakyat. Bila kinerja anggota DPR tidak mencerminkan aspirasi rakyat, tentu saja hal itu akan mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan. Tanggapan rakyat itu beraneka macam isinya, seperti kekecewaan kepada para wakilnya yang tidak bekerja secara optimal. Ekspresi kekecewaan itu bisa diwujudkan dengan demonstrasi, menduduki gedung DPR, menulis di media massa, menyeminarkan, membuat petisi, melakukan konferensi pers, dan sebagainya. Jangan-jangan ekspresi rakyat semacam inilah yang dimaknai sebagai "merendahkan kehormatan", sebagaimana tertuang dalam Pasal 122 UU MD3.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Aliansi Nasional Tetap Minta Pembahasan RKUHP Ditunda

Akan terjadi keanehan yang luar biasa bila anggota MKD melaporkan rakyat ke polisi karena dianggap merendahkan kehormatan anggota DPR atau DPR hanya karena telah mengekspresikan kekecewaan atas kinerja mereka. Terjadilah kriminalisasi oleh DPR terhadap rakyatnya. Ironis, bukan?

Sesungguhnya, anggota DPR pasti mendapat kehormatan yang sangat tinggi bila mereka bekerja sesuai dengan apa yang dimaui rakyatnya. Misalnya, menyusun undang-undang yang berpihak kepada rakyat yang telah memilih mereka. Pastikan produk undang-undang itu telah menghormati, mengayomi, memenuhi kebutuhan, dan berkeadilan bagi rakyatnya.

Demikian halnya dalam menjalankan kewenangan yang lain. Kewenangan itu di antaranya menyetujui rancangan anggaran belanja negara yang diajukan oleh presiden dan mengawasi kinerja presiden. Bila semuanya diorientasikan kepada rakyat, para anggota DPR itu telah memberikan yang terbaik untuk rakyatnya dan pantas mendapat kehormatan dari para pemilihnya.

Namun, apabila yang dilakukan DPR itu 180 derajat berbanding terbalik dengan apa yang dimaui rakyatya, tanpa rakyat berdemonstrasi, tanpa rakyat memprotes, tanpa rakyat mengkritik, sesungguhnya DPR telah merendahkan kehormatannya sendiri karena tidak mampu menjalankan amanah dan mandat dari para pemilihnya. Karena itu, rakyat sebagai pemilik mandat dapat melaporkan kepada kepolisian bahwa anggota DPR dan atau DPR telah secara sah melanggar Pasal 122 (k) UU MD3.

SULARDI

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Malang

Iklan

DPR


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

3 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

Komisi II DPR menunggu surpres untuk memilih pengganti Hasyim Asy;ari sebagai ketua dan anggota KPU. Agar Pilkada 202ti tak terganggu


Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

13 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan.


Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

19 jam lalu

Jemaah haji Indonesia menuju bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

Pada Selasa, 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V.


Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

1 hari lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Jakub, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

KPK mengungkapkan alasan Sekjen DPR Indra Iskandar belum ditahan, meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR.


Rapat Pansus Haji Ditunda Hingga Pekan Depan

1 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Rapat Pansus Haji Ditunda Hingga Pekan Depan

Awalnya anggota pansus haji sudah mendapatkan undangan rapat perdana dengan agenda pemilihan pimpinan pansus.


Rapat Pansus Haji Ditunda, Wisnu Wijaya: Mungkin Karena Pimpinan DPR Belum Bisa Hadir

1 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Rapat Pansus Haji Ditunda, Wisnu Wijaya: Mungkin Karena Pimpinan DPR Belum Bisa Hadir

Rapat perdana panitia khusus atau Pansus Haji DPR hari ini ditunda karena kemungkinan pimpinan Dewan tak bisa hadir.


Pertemuan 5 Warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Kritik Tajam dari Berbagai Penjuru

2 hari lalu

Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
Pertemuan 5 Warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Kritik Tajam dari Berbagai Penjuru

Sejumlah pihak mengecam berlangsungnya pertemuan lima Nahdliyin atau warga NU dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.


Bamsoet Klaim Perubahan Wantimpres Menjadi DPA Tak Ubah Kewenangan

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bamsoet Klaim Perubahan Wantimpres Menjadi DPA Tak Ubah Kewenangan

Bamsoet merespons Revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden atau RUU Wantimpres, yang akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung


Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

2 hari lalu

Presiden Jokowi setelah melakukan peresmian dimulainya revitalisasi SD Negeri di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan Astra melalui YPA-MDR, Rabu (1/11/2023) (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

Presiden Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan HGU 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di IKN.


Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

2 hari lalu

Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa asal diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Ia berujar, harus ada dasar hukum yang lebih dulu dibuat.