Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengacara: Mendengar Musik Sambil Mengemudi Bukan Pelanggaran

Reporter

image-gnews
Petugas mengevakuasi truk trailer yang mengalami kecelakaan di Jalan Yos Sudarso, Jakarta, 5 Februari 2018. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua unit truk trailer itu mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Tanjung Priok menuju Mall Artha Gading.  TEMPO/Tony Hartawan
Petugas mengevakuasi truk trailer yang mengalami kecelakaan di Jalan Yos Sudarso, Jakarta, 5 Februari 2018. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua unit truk trailer itu mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Tanjung Priok menuju Mall Artha Gading. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto yang mengatakan mendengarkan musik sambil mengemudi merupakan bentuk pelanggaran mendapat reaksi keras dari pengacara David Tobing.

David, yang juga Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk mengklarifikasi pernyataan anggotanya tersebut. “Saya merasa keberatan atas pernyataan itu,” kata David.

Sebelumnya Budiyanto, menurut David, seperti dikutip Kompas. Com, menyatakan, antara lain, “Merokok, mendengarkan radio atau musik atau televisi (untuk pengguna roda empat) melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 junto Pasal 283 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut survei yang kami lakukan, merokok, mendengarkan musik, dan kegiatan lain yang termasuk dalam tindakan yang tidak wajar dalam berkendara dapat menurunkan konsentrasi dalam berkendara dan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.”

Menurut David, UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas) dengan jelas menyatakan, dalam Pasal 106 ayat (1), “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

Ada pun Penjelasan Pasal 106 ayat (1) menyatakan, “Yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.”

Atas dasar itu, kata David, dengan mengacu Pasal 106 ayat (1) maupun penjelasannya, mendengarkan musik tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam UU lalu lintas karena tidak ada satupun kata/frasa dalam pasal tersebut yang secara tegas melarang seseorang untuk mendengarkan musik ketika berkendaraan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut David, dalam pasal tersebut yang jelas jelas dilarang adalah menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan.

David  menyayangkan pernyataan  Kasubdit Gakkum itu yang mendasari larangan mendengarkan musik hanya berdasar survei. “Survei seperti itu tidak bisa dijadikan untuk mengambil kesimpulan sementara tidak dijelaskan bagaimana bentuk surveinya,” katanya. Menurut dia, jika akan dibuat sebuah larangan, semestinya itu dikeluarkan melalui proses pembuatan aturan yang berlaku. Selama ini, kata David, juga tidak ada penelitian ilmiah yang menjustifikasi   mendengarkan musik secara normal mengakibatkan pengemudi kehilangan konsentrasi.

Sebagai catatan, tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia termasuk tertinggi di Asean. Setiap tahun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas sekitar 30 ribu jiwa. . "Masalah lalu-lintas yang paling tinggi adalah kecelakaan di jalan,” kata Tito, saat membuka Forum Polantas ASEAN 2017, “Kerja Sama Global untuk Menciptakan Keselamatan Berlalu Lintas di Negara-negara ASEAN,” di Jakarta, Rabu, 15 November 2017 lalu.  Enam negara yang paling tinggi angka kecelakaan lalu-lintasnya adalah Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Laos.

Untuk mengurangi angka kecelakaan itu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bulan ini akan  menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi "Keselamatan Jaya 2018" selama 21 hari, mulai 5 sampai 25 Maret 2018.

LRB

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kecelakaan Lalu Lintas di Sunter, Truk Terguling Tabrak Mobil dan Motor

2 hari lalu

Ilustrasi kecelakaan mobil. Istimewa
Kecelakaan Lalu Lintas di Sunter, Truk Terguling Tabrak Mobil dan Motor

Kecelakaan yang terjadi pada Senin, 15 Juli 2024 ini melibatkan 3 kendaraan, yaitu truk, mobil, dan sepeda motor.


Uni Eropa Jatuhkan Sanksi terhadap Ekstremis Israel atas Pelanggaran HAM terhadap Warga Palestina

2 hari lalu

Orang Yahudi Ultra-Ortodoks mengambil bagian dalam upacara
Uni Eropa Jatuhkan Sanksi terhadap Ekstremis Israel atas Pelanggaran HAM terhadap Warga Palestina

Uni Eropa mencatat lima individu dan tiga entitas Israel ke dalam daftar sanksi atas pelanggaran HAM terhadap warga Palestina di Tepi Barat.


Kecelakaan di Jalan Tol Solo-Ngawi, Elf Seruduk Truk Tronton

5 hari lalu

Kecelakaan di ruas jalan tol Solo-Ngawi KM 498 pada Sabtu, 13 Juli 2024. Foto: Jasamarga
Kecelakaan di Jalan Tol Solo-Ngawi, Elf Seruduk Truk Tronton

Kecelakaan maut terjadi di KM 498+800 arah Solo Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi.


Dipecat karena Kasus Pelecehan Seksual, Ini Kilas Balik saat Hasyim Asy'ari Dilantik Jadi Ketua KPU

12 hari lalu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan secara tetap Ketua KPU Hasyim Asy'ari dari jabatannya. Putusan itu dibacakan pada Rabu, 3 Juli 2024, dalam sidang putusan kasus pelecehan seksual yang menyeret Hasyim. Ia dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Pada Kamis, 4 Juli 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjuk Komisioner KPU Mochammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Hasyim Asy'ari. TEMPO/Subekti
Dipecat karena Kasus Pelecehan Seksual, Ini Kilas Balik saat Hasyim Asy'ari Dilantik Jadi Ketua KPU

Dalam pidato pertamanya setelah serah terima jabatan, Ketua KPu Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi


Inilah 5 Pelanggaran Ketua KPU Hasyim Asy'ari Sebelum Akhirnya Dipecat

14 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersiap memberikan keterangan pers terkait pemberhentian dirinya dalam sidang putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) oleh DKPP di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya terkait kasus dugaan asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Inilah 5 Pelanggaran Ketua KPU Hasyim Asy'ari Sebelum Akhirnya Dipecat

Berikut deretan pelanggaran yang dilakukan Hasyim Asy'ari saat menjadi Ketua KPU.


Bocah Tewas di Jalan Tol Cijago Depok, Polisi Bakal Gelar Perkara

16 hari lalu

Petugas Unit Laka Lantas Polres Metro Depok mengevakuasi jasad bocah yang ditemukan tewas di ruas Tol Cijago dekat Jembatan Komplek Pelni, Kelurahan Baktijaya. Kecamatan Sukmajaya, Depok, Minggu malam, 30 Juni 2024. Foto : Humas Polres Metro Depok
Bocah Tewas di Jalan Tol Cijago Depok, Polisi Bakal Gelar Perkara

Polres Metro Depok akan melakukan gelar perkara untuk menentukan penyebab kecelakaan yang menewaskan bocah 8 tahun di Jalan Tol Cijago.


Shopee dan SPX Express Tanda Tangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku atas Dugaan Pelanggaran

16 hari lalu

(dari kiri) Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handika Jahja, Kuasa Hukum Shopee Indonesia Harry Rizki Perdana Putra, dan Direktur Utama SPX Express Richard Anggoro menandatangani pakta integritas perubahan perilaku atas dugaan pelanggaran layanan jasa pengiriman di Kantor KPPU, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Juli 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
Shopee dan SPX Express Tanda Tangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku atas Dugaan Pelanggaran

Shopee Indonesia merupakan terlapor I dan SPX Express sebagai terlapor II.


Bocah Tewas Diduga Disiksa Polisi, Polresta Padang Sebut Bila Ada Pelanggaran Akan Diproses

25 hari lalu

Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
Bocah Tewas Diduga Disiksa Polisi, Polresta Padang Sebut Bila Ada Pelanggaran Akan Diproses

Jika ditemukan pelanggaran oleh anggota polisi Padang yang mengakibatkan tewasnya Afif Maulana diproses oleh Bidpropam Polda Sumbar.


Tabrakan Beruntun di Tol Bandara, 4 Mobil Ringsek

37 hari lalu

Ilustrasi mobil tabrakan. TEMPO/Subekti
Tabrakan Beruntun di Tol Bandara, 4 Mobil Ringsek

Empat kendaraan roda empat rusak parah dalam tabrakan beruntun di Jalan Tol Sedyatmo menuju Bandara Soekarno-Hatta.


Hari Ini KPPU akan Menyidang Kembali Shopee, Buntut Dugaan Pelanggaran

38 hari lalu

Logo Shopee. shopee.co.id
Hari Ini KPPU akan Menyidang Kembali Shopee, Buntut Dugaan Pelanggaran

Perkara ini melibatkan dua pihak terlapor, yakni Shopee dan PT Nusantara Ekspres Kilat (Shopee Express).