Lubang Korupsi di MOU Kementerian Dalam Negeri, Polisi, Kejaksaan

Reporter

Tjahjo Kumolo di KPK. Tempo/Tony Hartawan

Kementerian  Dalam Negeri mestinya tidak perlu membuat kesepakatan dengan  Kepolisian dan  Kejaksaan Agung perihal  laporan dugaan korupsi oleh birokrat. Nota kesepahaman tiga lembaga ini membuat keinginan negeri ini bebas dari korupsi menjadi jauh lagi. Presiden Joko Widodo perlu menegur bawahannya karena nota ini jusru berpotensi menyuburkan korupsi. Kesepahaman ini mesti dibatalkan.

Kesepakatan itu diteken  Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Badan Reserse Kriminal Polri, Rabu pekan lalu. Isinya, birokrat diberi waktu maksimal 60 hari mengembalikan uang kerugian negara sejak menerima lapora dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).  Dengan pengembalian uang itu maka kepolisian dan kejaksaan tak akan akan melakukan penyelidikan.

Sepintas kesepakatan itu baik. Ada kerugian negara yang dikembalikan yang, dengan demikian, logikanya, negara tak mengalami kerugian.

Namun, dilihat dari esensi dan semangat pemberantasan korupsi, yang juga tertuang dalam TAP MPR  Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang kemudian, antara lain  melahirkan revisi UU Pemberantasan Korupsi, memorandum of understanding (MOU) tiga lembaga negara itu jelas menyalahi semangat pemberantasan korupsi. Kesepakatan itu, sebaliknya, memberi ruang kepada aparat birokrat untuk melakukan korupsi.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  memang tidak serta merta menyatakan tersangka pelaku korupsi dibebaskan sejauh ia telah mengembalikan uang yang dikorupsinya. Tindak pidana seseorang  -dalam hal ini pelaku korupsi- tidak serta merta hilang apabila ia mengembalikan uangnya.  Karena itulah, kita melihat, para koruptor yang mengembalikan uang yang dikorupsinya tetap diajukan ke depan pengadilan.

Semangat pembentukan undang-undang pemberantasan korupsi adalah mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana korupsi. Pasal-pasal ancaman yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  (UU No.31/1999) dibuat dengan tujuan seseorang, bahkan sejak dalam pikirannya, takut melakukan korupsi karena ancaman hukuman yang  berat. Karena itu korupsi didefinisikan luas: memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, hingga merugikan negara.

Konsekuensi MOU yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian memberi pemikiran bahwa negara memaafkan pelaku korupsi  sejauh ia telah mengembalikan uang negara.  Kesepakatan itu pada akhirnya membuat birokrat, aparatur sipil negara,  justru akan mencoba-coba melakukan korupsi dengan pertimbangan, jika pun ketahuan, tak akan diproses secara hukum, asal uang yang dikorupsi segera dikembalikan. Waktu 60 hari mengembalikan semakin memberi ruang  bagi pelaku korupsi tidak hanya untuk menikmati hasil korupsi, juga meminjam ke sana ke mari jika tak memiliki uang untuk mengembalikan uang negara yang dikorupsi.

Kementerian Dalam Negeri telah melakukan hal yang sangat kontradiksi  dalam pemberantasan korupsi yang justru didengung-dengungkan Presiden Joko Widodo.  

LESTANTYA R. BASKORO






Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

5 jam lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

8 jam lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

8 jam lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.


Usai Ditetapkan Tersangka Kasus PT Waskita Beton, Hasnaeni Berteriak: Saya Sakit

2 hari lalu

Usai Ditetapkan Tersangka Kasus PT Waskita Beton, Hasnaeni Berteriak: Saya Sakit

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal, Hasnaeni dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast Tbk.


Istri Presiden Honduras Dihukum 14 Tahun, Pakai Dana Anak Miskin untuk Bayar Tagihan

2 hari lalu

Istri Presiden Honduras Dihukum 14 Tahun, Pakai Dana Anak Miskin untuk Bayar Tagihan

Mantan Ibu Negara Honduras dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas tuduhan penipuan dan penyelewengan dana yang ditujukan untuk program sosial.


Mantan Menteri Kehakiman China Dihukum Seumur Hidup, Korupsi atau Politis?

2 hari lalu

Mantan Menteri Kehakiman China Dihukum Seumur Hidup, Korupsi atau Politis?

Mantan Menteri Kehakiman China dihukum seumur hidup dalam kasus korupsi, tapi ia disebut masuk kelompok yang tidak setia pada Xi Jinping


Inilah Sederat Pejabat yang Melawan KPK Setelah Ditetapkan Tersangka

2 hari lalu

Inilah Sederat Pejabat yang Melawan KPK Setelah Ditetapkan Tersangka

Selain Gubernur Papua Lukas Enembe, berikut sejumlah pejabat yang pernah melawan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka.


Uni Eropa Bekukan Sementara Pendanaan untuk Hongaria

5 hari lalu

Uni Eropa Bekukan Sementara Pendanaan untuk Hongaria

Pejabat eksekutif di Uni Eropa pada Minggu, 18 September 2022, merekomendasikan pembekuan sementara uang sebesar 7,5 miliar euro (Rp 112 triliun).


Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

5 hari lalu

Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid membalas pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan prestasi kader PKS selama memimpin Depok.


Pejabat Wajib Laporkan Harta Kekayaannya dalam LHKPN, KPK: Biar Publik Melihat

6 hari lalu

Pejabat Wajib Laporkan Harta Kekayaannya dalam LHKPN, KPK: Biar Publik Melihat

LHKPN bagian upaya pencegahan korupsi, yang merupakan tugas dari KPK. Mengapa pejabat dan calon penyelenggara negara perlu laporkan harta kekayaannya?