Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPPU Awasi Harga Beras agar Stabil Menjelang Ramadan.

Reporter

image-gnews
ilustrasi beras
ilustrasi beras
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggagas berdirinya Pasar Induk Beras  di wilayah-wilayah sentra beras nasional. Dengan adanya  pasar induk ini maka referensi harga beras tidak hanya tergantung dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) saja. Untuk merealisasikan hal ini, KPPU sudah melakukan pertemuan  dengan gubernur Jawa Timur.

Gagasan pasar induk beras yang tak hanya di Pasar Cipinang itu disampaikan Ketua KPPU   Syarkawi Rauf saat lembaga ini menggelar  Fokus Diskusi Grup dengan sejumlah lembaga pemerintah dan swasta, Rabu lalu, untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang ramadan mendatang. Mereka, antara lain, Kementerian Pertanian, Kepolisian, Bulog, Asosiasi Pelaku Ritel Indonesia (Aprindo), dan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). 

Baca: Kalah Melawan PGN, KPPU Kasasi.

Harga beras dalam beberapa bulan terakhir memang merangkak naik. Sejumlah pengamat menyebut naiknya harga beras tak lepas dari permainan para spekulan untuk mengeruk keuntungan. Presiden Joko Widodo sendiri sudah menginstruksikan agar beras turun sebelum memasuki bulan puasa.

KPPU menyatakan yang harus diantisipasi tidak hanya harga beras, tapi komoditas lain, terutama komoditas impor, seperti daging sapi dan bawang putih. KPPU, menurut Syarkawi,  ingin mengulangi capaian pada 2017  ketika harga komoditas pangan stabil dan tidak bergejolak terutama pada bulan Ramadan dan hari besar idul fitri.

Menurut Syarkawi solusi untuk permasalahan beras adalah mengatur dari hulu hingga hilir. Menurut dia, harga beras semestinya sekarang sudah turun karena sudah  memasuki musim panen raya. Dari penelitian yang dilakukan KPPU, didapat pedagang di pasar tradisional masih kebingungan dalam menggolongkan beras medium dan beras premium. Pedagang membedakan klasifikasi tersebut hanya berdasarkan merk tanpa melihat klasifikasi seperti kadar air, pecahan beras, dan beberapa kategori lain yang telah disepakati.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berkaitan dengan adanya sejumlah Pemerintah  Daerah yang melarang untuk menjual pasokan beras ke wilayah lain, menurut Inspektur Jenderal (Pol.) Setyo Watisto, Ketua Satgas Pangan Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian  akan mengeluarkan surat kepada jajaran anggota POLRI  untuk menindak peraturan tersebut. Menurut Setyo, anggotanya pernah menemukan kecurangan oleh salah satu pelaku usaha dimana pelaku usaha tersebut menjual harga beras sebesar Rp 20.000 per kilogram. Setelah dilakukan uji laboratorium, hasilnya, itu  bukan beras khusus, tapi premium. Polisi menindak pelaku penipuan itu.

KPPU  melihat  sistem distribusi beras yang panjang merupakan salah satu faktor yang memunculkan banyak spekulan.  Karena itu dengan memotong mata rantai distribusi, maka harga tidak hanya bisa ditekan, juga menghilangkan spekulan.

Pasar Induk Cipinang sebagai pasar induk beras merupakan salah satu pasar yang sejak beberapa bulan terakhir diawasi oleh KPPU. Selain Pasar Cipinang, pasar induk beras lainnya yang mendapat pengawasan ketat adalah Pasar Induk Beras Karawang. KPPU menduga terjadi praktek mafia beras pada dua pasar itu.  Sesuai hukum, jika itu terjadi, KPPU bisa menyeret mereka yang terlibat dengan tuduhan melakukan praktek monopoli.

LRB

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bapanas Sebut Realisasi Beras Impor Januari-Mei Capai 2,2 Juta Ton

1 hari lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Bapanas Sebut Realisasi Beras Impor Januari-Mei Capai 2,2 Juta Ton

Plt Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan bahwa realisasi beras impor periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton.


Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

10 hari lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

Pemerintah akan melanjutkan Bansos pangan beras, daging ayam dan telur pada semester II 2024 dengan alokasi anggaran Rp 11 triliun.


Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

10 hari lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti.
Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

Terkini Bisnis: OJK beri opini WTP atas laporan keuangan pemerintahan Jokowi. Prabowo tanggapi masalah pengelolaan uang negara.


Diadukan ke KPK, Bulog Sebut jadi Korban Tuduhan Mark Up Impor Beras Vietnam

11 hari lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Diadukan ke KPK, Bulog Sebut jadi Korban Tuduhan Mark Up Impor Beras Vietnam

Perum Bulog mengklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan "mark up" (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam


Prabowo-Gibran Disarankan Alihkan Subsidi LPG 3 Kg ke Jaringan Gas

11 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3kg di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Prabowo-Gibran Disarankan Alihkan Subsidi LPG 3 Kg ke Jaringan Gas

Prabowo-Gibran disarankan untuk mengalihkan subsidi LPG 3 kilogram ke pembangunan jaringan gas untuk menghemat anggaran.


Promo Indomaret dan Alfamart Awal Juli 2024: Ada Beras, Sabun, Minyak Goreng dan Susu

13 hari lalu

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat dilakukan di beberapa gerai minimarket. Ini cara bayar BPJS Kesehatan via Indomaret dan Alfamart. Foto: Wikimedia Commons
Promo Indomaret dan Alfamart Awal Juli 2024: Ada Beras, Sabun, Minyak Goreng dan Susu

Persaingan promo kebutuhan rumah tangga di Indomaret dan Alfamart selama awal Juli 2024.


Jokowi Minta IKN Tarik Kelebihan Produksi Beras hingga Sayur di Daerah

13 hari lalu

Petani menggunakan alat tradisional untuk membersihkan gabah saat panen di Desa Kawengen, Kabupaten Semarang, Minggu, 28 April 2024. Seiring periode panen raya pada bulan April, Bulog mulai menggunakan beras produksi lokal untuk keperluan bantuan pangan maupun stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Tempo/Budi Purwanto
Jokowi Minta IKN Tarik Kelebihan Produksi Beras hingga Sayur di Daerah

Jokowi minta kelebihan besar dan sayuran dari daerah lain bisa dikirim ke IKN.


KPPU Dorong Pemerintah Batasi Impor Barang Jadi: Bahan Baku Diperlukan Industri Dalam Negeri

15 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Bisnis baju bekas impor tersebut, menurut Jokowi, mengganggu industri tekstil dalam negeri. TEMPO/Subekti.
KPPU Dorong Pemerintah Batasi Impor Barang Jadi: Bahan Baku Diperlukan Industri Dalam Negeri

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintah membarasi impor untuk barang jadi. Bahan baku diperlukan oleh industri dalam negeri.


Pemerintah Bakal Kenakan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina, KPPU: Kalau Terlalu Tinggi, Impor Ilegal Makin Banyak

15 hari lalu

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Eugenia Mardanugraha, saat ditemui di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Pemerintah Bakal Kenakan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina, KPPU: Kalau Terlalu Tinggi, Impor Ilegal Makin Banyak

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pemerintah tak memberlakukan bea masuk terlalu tinggi. Hindari impor ilegal.


Shopee Tanda Tangani Pakta Integritas dengan KPPU, Apa Saja Isinya?

16 hari lalu

Cara lacak paket SPX Hemat Shopee cukup mudah. Anda bisa melakukannya secara online lewat aplikasi dan website resminya. Foto: Wikimedia Commons
Shopee Tanda Tangani Pakta Integritas dengan KPPU, Apa Saja Isinya?

KPPU menggelar sidang keempat terkait persaingan tidak sehat oleh layanan jasa pengiriman (kurir) di platform Shopee