Selasa, 17 Juli 2018

Merevisi UU Narkotika

Reporter:
Editor:

Lestantya R. Baskoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu Jennifer Dunn tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 15 Maret 2018, sekitar pukul  11.25 WIB. TEMPO/Kartika Anggraeni

    Tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu Jennifer Dunn tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 15 Maret 2018, sekitar pukul 11.25 WIB. TEMPO/Kartika Anggraeni

    TEMPO.CO, Jakarta -Digagas sejak lebih tiga tahun lalu hingga kini revisi Undang-Undang tentang Narkotika belum juga masuk ke DPR. Padahal, jika pemerintah segera menyelesaikan draf revisi UU No.35/2009 tersebut, DPR, seperti dikemukakan Ketuanya, Bambang Soesatyo,  siap untuk segera membahas.

    Pekan lalu Bambang Soesatyo menyinggung kembali draf revisi UU Narkotika yang belum juga masuk dari pemerintah. Lewat keterangan tertulisnya Bambang meminta pemerintah segera mempercepat pengajuan draf revisi UU Narkotika.  Menurut Bambang   DPR dalam posisi menunggu pemerintah menyerahkan RUU Narkotika.

    Baca: Karena pria ini Jennifer Dunn tertangkap.

    Kendati demikian, bukan berarti DPR diam. Pimpinan DPR, katanya, sudah memerintahkan Badan Legislasi DPR mengkaji sejumlah permasalahan krusial dalam pemberantasan narkotika. Beberapa hal yang diminta untuk dikaji antara lain: percepatan eksekusi mati bandar narkotika, ketentuan mengenai rehabilitasi pengguna narkotika, hingga  aturan agar narkoba tidak dijadikan alat untuk memeras korban.

    Mengutip temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bambang menyebut kini dari sekitar 87 juta anak Indonesia, sekitar 5,9 juta diantaranya  pecandu narkoba. Ia juga menyebut   ada sekitar 72 jaringan narkoba internasional yang masuk ke Indonesia.

    UU Narkotika yang sekarang  berlaku dipandang tak lagi cukup menangkal semakin marak dan banyaknya korban narkoba. Salah satu kelemahannya, misalnya, banyak  jenis narkoba belum masuk dalam UU No. 35/1999.  Karena itu, menurut  Nasir Djamil, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,  revisi UU Narkotika akan memasukkan jenis-jenis narkoba yang belum masuk itu. Hal lain yang direvisi adalah masalah kewenangan  Badan Narkotika Nasional (BNN) termasuk hubungannya dengan lembaga lain yang erat kaitannya dengan pemberantasan peredaran narkotika seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    Sejumlah aktivis hukum meminta revisi UU Narkotika tidak mengarah pada kriminalisasi pengguna yang notabene adalah korban. Terhadap hal ini, dalam sebuah diskusi yang membahas revisi UU Narkotika, Yoseph Yody, Staf Direktorat Pascarehabilitasi Badan Narkotika Nasional menegaskan,  revisi itu tidak akan mempidanakan penyalagunaan narkotika. Para pengguna akan dimasukkan ke pusat rehabilitasi.

    Selama ini, para pengguna narkoba, yang tertangkap dan diadili, lebih banyak yang masuk ke lembaga pemasyarakatan ketimbang pusat rehabilitasi. Itu sebabnya  hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan, lebih dari separuh penghuninya adalah para terpidana kasus narkoba. Karena itu, dalam revisi nanti, menurut Yoseph akan  dipakai minimal kuantitas narkotika sebagai acuan dalam kategorisasi penyalahgunaan  dan kriminal. Acuan tersebut tak akan berbeda jauh dengan Surat Edaran Mahkamah Agung yang dijadikan acuan hakim membedakan antara penyalahguna dan kriminal.

    Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menekankan revisi UU itu harus bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pengguna dan pecandu. Dan tujuan ini, menurut ICJR, tak akan tercapai jika masih memakai pendekatan pidana seperti yang kini ada dalam UU Narkotika. Menurut ICJR  harus ada kebijakan dekriminalisasi terhadap pengguna. Isu narkotika tak bisa lepas dari isu kesehatan. Karena itu pecandu  harus dilihat sebagai pasien tidak penjahat.

    Ada tiga rekomendasi yang diberikan ICJR berkaitan dengan revisi UU Narkotika. Pertama, dekriminalisasi pengguna serta pembatasan yang jelas dalam mengidentifikasi pengguna dan pecandu Narkotika; kedua memperkuat pusat rehabilitasi untuk pengguna dan pecandu, dan ketiga penyelesaikan masalah fair trial di dalam  peradilan pidana.

    Kepada wartawan di Istana Negara, Selasa, 6 Maret 2018, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyatakan pihaknya akan segera membahas draf revisi UU Narkotika dengan lembaga lain, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN). “Kami akan meminta masukan dari Kepala BNN,” kata Yasonna,

    BNN sendiri sudah melakukan rapat dengan DPR terkait revisi UU Narkotika. Beberapa yang dibahas berkaitan dengan revisi itu, antara lain, nomenklatur UU Nomor 35 tahun 2009 tidak semata tentang narkotika, tapi  narkotika dan zat psikoaktif, juga terhadap bandar narkoba tidak hanya dijerat dengan hukuman tindak pidana pencucian uang tapi juga muncul wacana untuk  dicabut hak-hak sipilnya.

    Kepala BNN Irjen Heru Winarko menyatakan lembaganya berkeinginan untuk mengadopsi pola kerja KPK untuk memerangi narkoba, yakni BNN  memiliki kewenangan melakukan penyadapan. *

     

    Poin-poin Revisi UU Narkotika

    • Penguatan pada sektor penindakan
    • Pengawasan
    • Sanksi hukum
    • Penguatan Penyadapan
    • Penegasan terkait dengan pemakai dan kurir
    • Penguatan jumlah aparat dan sarana prasarana

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Prancis Menjadi Juara Piala Dunia 2018, Mengalahkan Kroasia

    Tim Nasional Prancis mengangkat trofi Piala Dunia 2018 setelah menekuk Kroasia dengan skor 4-2 dan menorehkan pelbagai catatan menarik.