Selasa, 17 Juli 2018

KPK dan Calon Pemimpin Berstatus Tersangka Korupsi

Reporter:
Editor:

Idrus F. Shahab

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama anggota penyidik, menunjukkan barang bukti uang sitaan hasil dari hasil OTT di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalsel, di Gedung KPK, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama anggota penyidik, menunjukkan barang bukti uang sitaan hasil dari hasil OTT di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalsel, di Gedung KPK, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketika Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo yang geregetan melihat banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi di saat-saat menjelang pilkada itu kemudian berjanji akan mengumumkan sejumlah calon peserta pilkada yang akan menjadi tersangka korupsi, sebenarnya ia tidak sekedar ingin membersihkan proses demokrasi lima tahunan ini dari najis korupsi.

    Menolak imbauan Menko Polhukam Wiranto agar KPK menangguhkan pengumuman sampai hasil pemilihan menetapkan si pemenang, KPK sebenarnya telah memperlihatkan suatu independensi sekaligus perlawanannya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkannya sebagai bagian dari eksekutif.

    Baca: KPK Klarifikasi Kegiatan Pencegahan Yang Libatkan Zumi Zola.

    Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan permintaan uji materi Pasal 79 ayat 3 UU tentang MPR, DPR, DPRD  ini menyatakan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) bagian dari eksekutif dengan konsekuensi lembaga ini tidak lagi independen. Dasar hukum MK menunjukkan bahwa KPK bagian dari eksekutif dan bisa dikenakan hak angket  karena lembaga ini melakukan fungsi eksekutif, seperti hanya lembaga kepolisian dan kejaksaan.  Dan karena KPK bisa dikenakan hak angket, ia pun terancam akan kehilangan kewenangan melakukan untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

    Sangat dapat dimengerti jika kemudian protes terhadap Agus yang paling keras terdengar dari partai-partai yang telah menjalani proses panjang serta rahasia, sebelum akhirnya mereka menetapkan calon kepala daerah yang dijagokannya. Jika nama calon yang selama ini telah diusungnya kemudian tercantum di dalam daftar calon tersangka KPK, sia-sialah apa yang diperjuangkannya. Kendati, harus diakui bahwa ini merupakan “karma” atau konsekuensi logis atas partai-partai yang selama ini menomerduakan faktor integritas, dan menomorsatukan variabel lainnya tatkala menyeleksi calon-calonnya yang akan berlaga di medan pilkada. 

    Baca: Lubang Korupsi dalam Mou Antara Kemendagri, Kepolisian, Kejaksaan.

    Di bawah kondisi apa pun sesungguhnya politik harus tunduk pada prinsip equality before the law yang termaktub dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa semua orang berada pada kedudukan yang sama di hadapan hukum.

     IDRUS F. SHAHAB


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Prancis Menjadi Juara Piala Dunia 2018, Mengalahkan Kroasia

    Tim Nasional Prancis mengangkat trofi Piala Dunia 2018 setelah menekuk Kroasia dengan skor 4-2 dan menorehkan pelbagai catatan menarik.