KPK dan Calon Pemimpin Berstatus Tersangka Korupsi

Reporter

Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama anggota penyidik, menunjukkan barang bukti uang sitaan hasil dari hasil OTT di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalsel, di Gedung KPK, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

Ketika Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo yang geregetan melihat banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi di saat-saat menjelang pilkada itu kemudian berjanji akan mengumumkan sejumlah calon peserta pilkada yang akan menjadi tersangka korupsi, sebenarnya ia tidak sekedar ingin membersihkan proses demokrasi lima tahunan ini dari najis korupsi.

Menolak imbauan Menko Polhukam Wiranto agar KPK menangguhkan pengumuman sampai hasil pemilihan menetapkan si pemenang, KPK sebenarnya telah memperlihatkan suatu independensi sekaligus perlawanannya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkannya sebagai bagian dari eksekutif.

Baca: KPK Klarifikasi Kegiatan Pencegahan Yang Libatkan Zumi Zola.

Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan permintaan uji materi Pasal 79 ayat 3 UU tentang MPR, DPR, DPRD  ini menyatakan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) bagian dari eksekutif dengan konsekuensi lembaga ini tidak lagi independen. Dasar hukum MK menunjukkan bahwa KPK bagian dari eksekutif dan bisa dikenakan hak angket  karena lembaga ini melakukan fungsi eksekutif, seperti hanya lembaga kepolisian dan kejaksaan.  Dan karena KPK bisa dikenakan hak angket, ia pun terancam akan kehilangan kewenangan melakukan untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Sangat dapat dimengerti jika kemudian protes terhadap Agus yang paling keras terdengar dari partai-partai yang telah menjalani proses panjang serta rahasia, sebelum akhirnya mereka menetapkan calon kepala daerah yang dijagokannya. Jika nama calon yang selama ini telah diusungnya kemudian tercantum di dalam daftar calon tersangka KPK, sia-sialah apa yang diperjuangkannya. Kendati, harus diakui bahwa ini merupakan “karma” atau konsekuensi logis atas partai-partai yang selama ini menomerduakan faktor integritas, dan menomorsatukan variabel lainnya tatkala menyeleksi calon-calonnya yang akan berlaga di medan pilkada. 

Baca: Lubang Korupsi dalam Mou Antara Kemendagri, Kepolisian, Kejaksaan.

Di bawah kondisi apa pun sesungguhnya politik harus tunduk pada prinsip equality before the law yang termaktub dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa semua orang berada pada kedudukan yang sama di hadapan hukum.

 IDRUS F. SHAHAB






Dituduh Korupsi, Hugo Velazquez Mengundurkan Diri dari Pencalonan Presiden Paraguay

1 hari lalu

Dituduh Korupsi, Hugo Velazquez Mengundurkan Diri dari Pencalonan Presiden Paraguay

Hugo Velazquez mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai Presiden Paraguay dan jabatannya sebagai Presiden Paraguay.


Presiden Kolombia Pastikan Pejabat Militer Pilihannya Bebas Korupsi dan Pelanggaran HAM

1 hari lalu

Presiden Kolombia Pastikan Pejabat Militer Pilihannya Bebas Korupsi dan Pelanggaran HAM

Presiden Kolombia yang baru Gustavo Petro meyakinkan orang-orang pilihannya yang duduk di militer Kolombia bebas dari korupsi dan tak melanggar HAM.


Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

1 hari lalu

Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

Bupati Pemalang ditangkap KPK di gerbang belakang Komplek DPR RI pada Kamis kemarin, 11 Agustus 2022.


10 Rangkaian Kata Mutiara Bung Hatta: Perjuangan Berat Melawan Bangsa Sendiri

2 hari lalu

10 Rangkaian Kata Mutiara Bung Hatta: Perjuangan Berat Melawan Bangsa Sendiri

Hari ini, 12 Agustus 1902 silam, merupakan kelahiran Mohammad Hatta. Berikut rangkaian kata mutiara Bung Hatta, disarikan dari berbagai pidatonya.


KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

2 hari lalu

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

KPK menahan mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Agus Budiarto dalam perkara suap ketok palu pembahasan dan pengesahan APBD dan APBD-P .


OTT Bupati Pemalang, KPK Sita Uang Rupiah

2 hari lalu

OTT Bupati Pemalang, KPK Sita Uang Rupiah

KPK menyita duit dengan mata uang rupiah dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


Bupati Pemalang Kena OTT, Ganjar Pranowo: Jangan Khianati Rakyat Seperti Ini

2 hari lalu

Bupati Pemalang Kena OTT, Ganjar Pranowo: Jangan Khianati Rakyat Seperti Ini

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hari ini mengunjungi kantor Bupati Pemalang setelah sebelumnya Mukti Agung Wibowo ditangkap KPK.


OTT Bupati Pemalang, Sekda dan Kepala Dinas Ikut Diringkus

2 hari lalu

OTT Bupati Pemalang, Sekda dan Kepala Dinas Ikut Diringkus

Dalam operasi tangkap tangan KPK ini, selain Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, diringkus juga Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.


OTT Bupati Pemalang, Jumlah Orang yang Ditangkap Bertambah Jadi 34 Orang

2 hari lalu

OTT Bupati Pemalang, Jumlah Orang yang Ditangkap Bertambah Jadi 34 Orang

Orang yang ditangkap dalam OTT itu terdiri dari Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Sekretaris Daerah, dan beberapa pejabat lainnya.


Bambang Widjojanto Protes, Tangis Putri Candrawathi, dan Pengakuan Ferdy Sambo Jadi Top 3 Metro

2 hari lalu

Bambang Widjojanto Protes, Tangis Putri Candrawathi, dan Pengakuan Ferdy Sambo Jadi Top 3 Metro

Berita eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto protes Poskota, tangis Putri Candrawathi, dan Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan jadi Top 3 Metro.