Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Diminta Bicara dengan Berbagai Pihak Soal RKUHP.

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarrudin Umar usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Istiqlal, Jakarta, 2 Maret 2018. Tempo / Friski Riana
Presiden Joko Widodo bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarrudin Umar usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Istiqlal, Jakarta, 2 Maret 2018. Tempo / Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Nasional Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pembahasan RKUHP tidak didominasi ahli hukum pidana saja. Aliansi meminta pembahasan ini mempertimbangkan banyak aspek. “Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendorong Presiden mengadakan dialog multipihak,” kata juru bicara Aliansi, Erasmus.

Hari ini, Senin, 5 Maret adalah pembukaan masa sidang DPR dan menjadi menjadi tahap baru pembahasan RKUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP mencermati pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan 4 orang ahli hukum yaitu Prof. Mahfud MD, Dr. Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, Maruarar Siahaan dan Prof. Edward Omar Sharif Hiariej. Aliansi melihat ada desakan untuk segera mengesahkan RUU Hukum Pidana pada 19 April 2018. Desakan ini ditengarai muncul dari pertemuan Presiden  dengan empat orang ahli hukum tersebut.

Aliansi mengingatkan  RKUHP akan mengikat segala sisi kehidupan masyarakat. Inilah hukum yang akan memiliki daya paksa untuk menegakkan tertib sosial yang diinginkan oleh pemerintah. Karena itu, Aliansi memandang Presiden perlu membuka dialog multi pihak dan multi kementerian/lembaga untuk membahas RUU Hukum Pidana.

Dialog dan pembahasan RUU Hukum Pidana selama ini, dalam pandangan Aliansi terlampau didominasi oleh para ahli hukum pidana, padahal yang disentuh oleh RKUP menyangkut segala aspek kehidupan termasuk didalamnya mengenai kesehatan, perempuan, anak, dan segala isu serta lapisan masyarakat lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aliansi mengingatkan kalaupun pembahasan dipaksakan disahkan 19 April 2018 ini, maka segala infrastruktur penunjang RUU Hukum Pidana berpotensi besar tidak terlaksana. RUU Hukum Pidana membutuhkan berbagai peraturan pelaksana sebagai pelaksana dari RUU Hukum Pidana apabila disahkan dan diberlakukan.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP tidak melihat pemerintah dan DPR memiliki cetak biru pembaruan hukum pidana nasional. Hal ini akan memperparah prioritas dari program pembaruan dan pembangunan hukum nasional.

Aliansi juga mengingatkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik mengalami penurunan pada 2016. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan juga menyatakan bahwa aspek kebebasan sipil membawa dampak yang besar pada penurunan Indeks Demokrasi Indonesia. Karena itu, RKUHP apabila diburu – buru disahkan akan membawa kontribusi besar  penurunan Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun berikutnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Ahmad Sahroni soal Maju Pilgub Jakarta: Mimpi Saya jadi Presiden

19 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni
Respons Ahmad Sahroni soal Maju Pilgub Jakarta: Mimpi Saya jadi Presiden

Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni mengaku lebih ingin menjadi presiden ketimbang gubernur.


Alexander Marwata Klaim Tak Pernah Diundang Jokowi ke Istana untuk Bahas Perkara

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Klaim Tak Pernah Diundang Jokowi ke Istana untuk Bahas Perkara

Alexander menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, bukan di bawah Presiden Jokowi.


Jokowi Ulang Tahun ke-63: Cawe-Cawe hingga Dinasti Politik

3 hari lalu

Jokowi Ulang Tahun ke-63: Cawe-Cawe hingga Dinasti Politik

Jokowi ulang tahun ke-63 hari ini. Sosok dan kontroversi Presiden ke-7 RI.


Kementan Minta Inkindo Dukung Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian memberi sambutan dalam Seminar dan HUT ke-45 Inkindo di Jakarta, Kamis (20/6/2024). ANTARA/Harianto
Kementan Minta Inkindo Dukung Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Kementerian Pertanian atau Kementan meminta Ikatan Nasional Konsultan Indonesia mendukung program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


TKN Bantah Prabowo akan Menaikkan Rasio Utang 50 Persen

6 hari lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
TKN Bantah Prabowo akan Menaikkan Rasio Utang 50 Persen

Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran membantah bahwa Prabowo akan menaikkan rasio utang menjadi 50 persen.


PUPR Klaim Sarana Prasarana di IKN Siap untuk HUT Kemerdekaan, Presiden Bisa Tempati Istana?

8 hari lalu

Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Danis Sumadilaga mennyampaikan progres pembangunan IKN Nusantara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Jumat, 27 Oktober 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PUPR Klaim Sarana Prasarana di IKN Siap untuk HUT Kemerdekaan, Presiden Bisa Tempati Istana?

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan kawasan kepresidenan sudah sekitar 80 persen.


Cyril Ramaphosa Terpilih Jadi Presiden Afrika Selatan untuk Masa Jabatan Kedua

8 hari lalu

Cyril Ramaphosa diambil sumpahnya di parlemen, Cape Town [Rodger Bosch/Reuters]
Cyril Ramaphosa Terpilih Jadi Presiden Afrika Selatan untuk Masa Jabatan Kedua

Anggota parlemen Afrika Selatan memilih kembali Cyril Ramaphosa sebagai presiden untuk masa jabatan kedua.


Antony Blinken Temui Prabowo Subianto di Yordania untuk Ucapkan Selamat

11 hari lalu

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu, 12 Juni 2024, bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia dan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Yordania. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
Antony Blinken Temui Prabowo Subianto di Yordania untuk Ucapkan Selamat

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu, 12 Juni 2024, menemui Prabowo Subianto di Yordania untuk menyelamatinya


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

12 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN 12 persen tahun depan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

13 hari lalu

Sapi jenis PO dengan berat hampir satu ton milik peternak dari Kelurahan Wonolelo, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibeli Presiden Jokowi untuk hewan kurban Idul Adha 1445/2024. ANTARA/Hery Sidik
Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

Berita terkini: Presiden Jokowi membeli sapi milik polisi di Bantul Rp 100 juta. Deretan masalah pembangunan IKN berdasarkan temuan BPK.