Presiden Diminta Bicara dengan Berbagai Pihak Soal RKUHP.

Reporter

Presiden Joko Widodo bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarrudin Umar usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Istiqlal, Jakarta, 2 Maret 2018. Tempo / Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Nasional Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pembahasan RKUHP tidak didominasi ahli hukum pidana saja. Aliansi meminta pembahasan ini mempertimbangkan banyak aspek. “Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendorong Presiden mengadakan dialog multipihak,” kata juru bicara Aliansi, Erasmus.

Hari ini, Senin, 5 Maret adalah pembukaan masa sidang DPR dan menjadi menjadi tahap baru pembahasan RKUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP mencermati pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan 4 orang ahli hukum yaitu Prof. Mahfud MD, Dr. Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, Maruarar Siahaan dan Prof. Edward Omar Sharif Hiariej. Aliansi melihat ada desakan untuk segera mengesahkan RUU Hukum Pidana pada 19 April 2018. Desakan ini ditengarai muncul dari pertemuan Presiden  dengan empat orang ahli hukum tersebut.

Aliansi mengingatkan  RKUHP akan mengikat segala sisi kehidupan masyarakat. Inilah hukum yang akan memiliki daya paksa untuk menegakkan tertib sosial yang diinginkan oleh pemerintah. Karena itu, Aliansi memandang Presiden perlu membuka dialog multi pihak dan multi kementerian/lembaga untuk membahas RUU Hukum Pidana.

Dialog dan pembahasan RUU Hukum Pidana selama ini, dalam pandangan Aliansi terlampau didominasi oleh para ahli hukum pidana, padahal yang disentuh oleh RKUP menyangkut segala aspek kehidupan termasuk didalamnya mengenai kesehatan, perempuan, anak, dan segala isu serta lapisan masyarakat lainnya.

Aliansi mengingatkan kalaupun pembahasan dipaksakan disahkan 19 April 2018 ini, maka segala infrastruktur penunjang RUU Hukum Pidana berpotensi besar tidak terlaksana. RUU Hukum Pidana membutuhkan berbagai peraturan pelaksana sebagai pelaksana dari RUU Hukum Pidana apabila disahkan dan diberlakukan.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP tidak melihat pemerintah dan DPR memiliki cetak biru pembaruan hukum pidana nasional. Hal ini akan memperparah prioritas dari program pembaruan dan pembangunan hukum nasional.

Aliansi juga mengingatkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik mengalami penurunan pada 2016. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan juga menyatakan bahwa aspek kebebasan sipil membawa dampak yang besar pada penurunan Indeks Demokrasi Indonesia. Karena itu, RKUHP apabila diburu – buru disahkan akan membawa kontribusi besar  penurunan Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun berikutnya.






Demo Iran: 17 Orang Tewas, Presiden Raisi Ancam Demonstran

1 hari lalu

Demo Iran: 17 Orang Tewas, Presiden Raisi Ancam Demonstran

Korban tewas dalam demo Iran terkait kematian seorang wanita muda, Mahsa Amini, terus bertambah. Hingga Kamis, tercatat 17 orang tewas selama 6 hari


Bertemu Presiden, PGRI Minta Tunjangan Profesi di RUU Sisdiknas Dipertahankan

4 hari lalu

Bertemu Presiden, PGRI Minta Tunjangan Profesi di RUU Sisdiknas Dipertahankan

PGRI mengusulkan agar tunjangan profesi guru dan dosen tidak dihapus dalam RUU Sisdiknas


Jair Bolsonaro Kampanye di Sela Acara Pemakaman Ratu Elizabeth II

5 hari lalu

Jair Bolsonaro Kampanye di Sela Acara Pemakaman Ratu Elizabeth II

Jair Bolsonaro mengubah perjalanannya ke London untuk pemakaman Ratu Elizabeth II menjadi acara kampanye pemilu


Apa Itu Supremasi Sipil?

6 hari lalu

Apa Itu Supremasi Sipil?

Supremasi sipil merupakan tradisi demokrasi yang menekankan bahwa angkatan bersenjata suatu negara harus selalu di bawah kontrol sipil.


Anies Baswedan Siap Calonkan Diri Jadi Presiden, Relawan bakal Memperjuangkan Menang

8 hari lalu

Anies Baswedan Siap Calonkan Diri Jadi Presiden, Relawan bakal Memperjuangkan Menang

KOReAN merespons sikap Anies Baswedan yang menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai politik yang mengusungnya


Apa Saja Fasilitas yang Didapat Mantan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia?

8 hari lalu

Apa Saja Fasilitas yang Didapat Mantan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia?

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ternyata masih mendapat tunjangan pensiun dan beberapa fasilitas meski sudah tidak menjabat.


Di Tengah Ketegangan dengan Barat, Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Bertemu

12 hari lalu

Di Tengah Ketegangan dengan Barat, Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Bertemu

Sebulan sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Putin dan Xi Jinping mendeklarasikan "Kemitraan Tanpa Batas" antara Cina dan Rusia.


Bjorka Klaim Retas Ribuan Surat untuk Jokowi, Istana Sebut Penegak Hukum Akan Ambil Tindakan

14 hari lalu

Bjorka Klaim Retas Ribuan Surat untuk Jokowi, Istana Sebut Penegak Hukum Akan Ambil Tindakan

Istana membantah adanya kebocoran data pada ribuan dokumen surat menyurat yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Data KPU hingga Surat Rahasia Presiden Bocor, Anggota DPR Desak BSSN Lakukan Audit Keamanan Siber di Kementerian

14 hari lalu

Data KPU hingga Surat Rahasia Presiden Bocor, Anggota DPR Desak BSSN Lakukan Audit Keamanan Siber di Kementerian

Sukamta meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) segera melakukan audit untuk keamanan siber di kementerian dan lembaga negara.


73 Tahun SBY, Begini Jenjang Karier Militer sampai Presiden 2

15 hari lalu

73 Tahun SBY, Begini Jenjang Karier Militer sampai Presiden 2

Pada 9 September 2022, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berusia 73 tahun. Ini karier pendiri Partai Demokrat di militer hingga presiden 2 periode.