Kasus Hukum: Ditjen HKI Diminta Tolak Merek Cap Kaki Tiga

Reporter

Editor

Ariandono

Logo Cap Kaki Tiga (kiri) dan Isle of Man (kanan)

TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi hukum pada RIS & Associates Law Firm, Fattah Riphat meminta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) menolak permohonan merek dan logo Kaki Tiga, yang diajukan Wen Ken Drug Co Pte Ltd.

Fattah menyebutkan, meskipun sudah ada pencoretan merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan, masih terdapat pendaftaran baru atas merek tersebut dengan status pengumuman pada laman Ditjen HKI.

“Kami sudah melayangkan surat keberatan kepada Ditjen HKI, pada tanggal 9 April 2018. Kami keberatan atas pengumuman pendaftaran merek-merek dengan logo Kaki Tiga,” kata Fattah melalui keterangan tertulis yang disampaikan kepada pers di Jakarta, Rabu 2 Mei.

Ia menyebutkan, pada e-Status Kekayaan Intelektual, yang diunggah di laman Ditjen HKI, menyebutkan bahwa perusahaan berkedudukan di Singapura itu telah mendaftarkan merek-merek dengan logo Kaki Tiga (merek figuratif) atas nama Wen Ken Drug Co.Pte.Ltd dengan nomor D002015039273.

Selain itu, turut didaftarkan merek Cap Kaki Tiga+Logo atas nama Wen Ken Drug Co Pte Ltd (D002015039268) dan merek Cap Kaki Tiga + Logo atas nama Wen Ken Drug Co Pte Ltd.

“Kami keberatan karena logo menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang/simbol/emblem/mata uang Isle of Men. Seharusnya permohonan itu ditolak sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Merek Tahun 2001,” tegas Fattah.

Ia meyakini bahwa Ditjen HKI bakal menolak permohonan itu, karena diduga merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional.

“Kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang,” katanya.
Fattah menduga ada itikad tidak baik di balik pendaftaran merek Cap Kaki Tiga. Sebab, Ditjen HKI, sejak 2 September 2016 telah membatalkan pendaftaran merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan.

Pencoretan dilakukan atas perintah Putusan Nomor: 85PK/Pdt.Sus-HKI/2015. Jo. Nomor: 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013. Jo. Nomor: 66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan putusan, merek Cap Kaki Tiga dicoret dari daftar umum merek, pendaftaran merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan serta sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal itu diperkuat Putusan Nomor: 85PK/Pdt.Sus-HKI/2015. Jo. Nomor: 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013. Jo. Nomor 66 / Merek / 2012 /PN. Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan Wen Ken Drug Co Pte Ltd melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan seluruh merek dagang Cap Kaki Tiga.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga menyatakan bahwa seluruh merek dagang Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug Co Pte Ltd menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang/simbol/emblem/mata uang Isle of Men.

Selain itu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal seluruh sertifikat merek Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug Co Pte Ltd dan mencoretnya dari daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya.

“ Langkah hukum sementara yang kami lakukan adalah mengajukan keberatan kepada Ditjen HKI terhadap pengumuman pendaftaran merek-merek Cap Kaki Tiga. Kami masih menunggu tanggapan,” kata Fattah soal kasus hukum Cap Kaki Tiga.






101 Narapidana Terima Sertifikat PT Perseorangan karena Ikut Dorong Pertumbuhan UMKM

2 hari lalu

101 Narapidana Terima Sertifikat PT Perseorangan karena Ikut Dorong Pertumbuhan UMKM

Narapidana ini adalah warga binaan pemasyarakatan yang dianggap kooperatif mengikuti program pembinaan dan pelatihan kemandirian.


Sudah Ada Sejak Masa Kolonial Belanda, Begini Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

18 hari lalu

Sudah Ada Sejak Masa Kolonial Belanda, Begini Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual ternyata telah ada sejak masa pendudukan Belanda.


Dosen Unpad: Citayam Fashion Week Jadi Merek Kolektif itu Lebih Logis

18 hari lalu

Dosen Unpad: Citayam Fashion Week Jadi Merek Kolektif itu Lebih Logis

Beberapa pihak berupaya mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai merek.


Kisruh Baim Wong dan HAKI Citayam Fashion Week, Ini Prosedur dan Syarat Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

19 hari lalu

Kisruh Baim Wong dan HAKI Citayam Fashion Week, Ini Prosedur dan Syarat Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

Baim Wong membatalkan pendaftaran Citayam Fashion Week ke Kemenkum HAM untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)


DJKI: Merek Citayam Fashion Week Didaftarkan Perusahaan Tiger Wong dan Indigo Aditya

20 hari lalu

DJKI: Merek Citayam Fashion Week Didaftarkan Perusahaan Tiger Wong dan Indigo Aditya

Pada masa publikasi, semua pihak dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek Citayam Fashion Week tersebut.


1.028 Tahanan Terima Remisi Hari Anak Nasional 2022

22 hari lalu

1.028 Tahanan Terima Remisi Hari Anak Nasional 2022

Sebanyak 30 anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak langsung bebas setelah mendapatkan remisi Hari Anak Nasional


Dugaan Pungli Pejabat Kemenkumham, Kejati DKI Periksa Sejumlah Kepala Lapas

38 hari lalu

Dugaan Pungli Pejabat Kemenkumham, Kejati DKI Periksa Sejumlah Kepala Lapas

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan kasus dugaan pungli yang dilakukan pejabat Kementerian Hukum dan HAM ke Kejati DKI Jakarta


Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

51 hari lalu

Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

Aliansi Nasional Reformasi KUHP secara tegas menolak RKUHP tanpa partisipasi bermakna atau meaningful participation. Aliansi menilai terdapat lebih dari 14 isu yang krusial, beberapa isu bermasalah dalam RKUHP yang tidak dibahas oleh pemerintah terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat.


PKNU Bergabung dengan Partai Kedaulatan Rakyat

15 Juni 2022

PKNU Bergabung dengan Partai Kedaulatan Rakyat

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) melebur ke dalam Partai Kedaulatan Rakyat (PKR).


Din Syamsuddin Deklarasikan Partai Pelita, ini Syarat Dirikan Partai Politik

17 Mei 2022

Din Syamsuddin Deklarasikan Partai Pelita, ini Syarat Dirikan Partai Politik

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mendeklarasikan Partai Pelita pada Senin 28 Februari 2022. Begini syarat dirikan partai politik.