Ketua KPPU Syarkawi Rauf: Syarat Komisioner Baru

Reporter

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Muhammad Syarkawi Rauf. kppu.go.id

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi Pengawas  Persaingan Usaha (KPPU)  Syarkawi Rauf, mengaku selama diriya menjabat sebagai Ketua Komisi yang bertugas mengawasi para pelaku usaha, tak pernah ada pelaku usaha mencoba mendekati  dirinya, minta perusahaannya yang sedang dirundung masalah di KPPU dibebaskan dari kesalahan mereka. “Tidak pernah. Seingat saya, tidak ada satu pun mereka mencoba mendekati saya untuk hal-hal seperti itu,” katanya kepada Tempo.

Berlatar belakang ilmu ekonomi, sebentar lagi Syarkawi akan meletakkan jabatannya jika DPR selesai memilih para calon komisioner baru KPPU.  “Saya mungkin akan  menjadi dosen di Universitas Hasanuddin,” kata Syarkawi, pria kelahiran Polewali –Makassar, yang dikenal tak pernah berkompromi terhadap perusahan atau pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam melakukan usahanya, hal yang bisa jadi membuat pelaku usaha berpikir dua kali sebelum “mendekatinya.”

Syarkawi sendiri mengharap para komisioner KPPU yang terpilih tersebut,  selain berintegritas juga, terutama, memiliki ilmu hukum persaingan usaha. “Selain itu, yang juga penting dia harus memiliki pengetahuan industrial organization,” kata pria yang meraih gelar doktor dalam bidang ilmu moneter dari Universitas Indonesia dengan disertasi berjudul International Risk Sharing dan Integrasi Keuangan: Studi Empiris di Negara ASEAN.

Terpilih menjadi Ketua KPPU sejak 2015, Syarkawi menyatakan, selama setahun terakhir lembaganya fokus untuk mengawasi hal yang berkaitan dengan pangan.  Pada bidang ini ada sebelas komoditi  yang mereka awasi yang,  ujung dari semua itu,  adalah terjadinya bisnis yang sehat dan tidak merugikan, terutama, juga untuk mereka yang berpenghasilan tetap. “Rantai distribusi yang terlalu panjang akan menciptakan banyak spekulan, ini yang  harus dicegah,” kata Syarkawi. Ia memberi contoh tingginya harga beras yang juga akibat panjangnya rantai distribusi. Terhadap tingginya harga beras, KPPU kemudian berkoordinasi dengan sejumlah lembaga, termasuk Polri dan Bulog, untuk memangkas rantai distribusi dan menekan agar harga beras tidak melambung dan merugikan masyarakat.

Menurut Syarkawi, kini yang diperlukan adalah regulasi yang propersaingan usaha. Peraturan-peraturan, baik peraturan gubenur, wali kota, dan lain-lain yang bisa memunculkan para pengusaha baru dan bukan peraturan yang justru hanya menguntungkan segelintir orang atau pengusaha. “Peraturan fair yang membuat iklim usaha kondusif,” katanya. 

Menurut dia, dengan regulasi seperti  ini, maka akan tercipta persaingan usaha yang sehat, munculnya pengusaha baru yang menjalankan bisnisnya dengan fair, yang pada akhirnya juga menguntungkan masyarakat. “Dan juga yang harus ditumbuhkan adalah sistem bisnis kemitraan seperti di Jepang atau Korea Selatan yang menguntungkan semua pihak,” ujarnya.

LESTANTYA R. BASKORO






KPPU Sebut Temukan Alat Bukti Cukup dalam Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng

24 hari lalu

KPPU Sebut Temukan Alat Bukti Cukup dalam Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng

KPPU telah mulai melakukan penyelidikan atas kasus dugaan kartel minyak goreng sejak 30 Maret 2022.


KPPU Naikkan Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng ke Pemberkasan, 27 Perusahaan Jadi Terlapor

24 hari lalu

KPPU Naikkan Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng ke Pemberkasan, 27 Perusahaan Jadi Terlapor

KPPU telah melakukan penyelidikan atas kasus dugaan kartel minyak goreng sejak 30 Maret 2022.


Harga TBS Jeblok, Pengusaha Sawit: Sudah Banyak yang Konsultasi ke Rumah Sakit Jiwa

31 hari lalu

Harga TBS Jeblok, Pengusaha Sawit: Sudah Banyak yang Konsultasi ke Rumah Sakit Jiwa

Tak sedikit petani dan pengusaha yang stres akibat anjloknya harga tandan buah segar atau harga TBS kelapa sawit dan ekspor Crude Palm Oil (CPO).


KPPU Diminta Tidak Terburu-buru Menilai Kebijakan BPOM Soal Pelabelan BPA

46 hari lalu

KPPU Diminta Tidak Terburu-buru Menilai Kebijakan BPOM Soal Pelabelan BPA

BPOM dan KPPU adalah dua lembaga yang memiliki wewenang di wilayah berbeda


Alasan KPPU Hentikan Perkara PT AMM dengan 176 Peternak Plasma Ayam Broiler

9 Juni 2022

Alasan KPPU Hentikan Perkara PT AMM dengan 176 Peternak Plasma Ayam Broiler

KPPU menerbitkan penetapan penghentian perkara setelah PT AMM memperbaiki kemitraan dengan 176 peternak plasma di sektor peternakan ayam broiler.


KPPU Vonis Bersalah PT Aero Citra Kargo karena Monopoli Ekspor Benur Lobster

9 Juni 2022

KPPU Vonis Bersalah PT Aero Citra Kargo karena Monopoli Ekspor Benur Lobster

KPPU vonis bersalah PT Aero Citra Kargo (ACK) karena melakukan monopoli jasa kargo ekspor benih bening lobster (benur) pada Kamis, 9 Juni 2022.


Kementan Sebut Indonesia Belum Punya Cadangan Protein Nasional

9 Juni 2022

Kementan Sebut Indonesia Belum Punya Cadangan Protein Nasional

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Nasrullah mengatakan Indonesia saat ini masih belum memiliki cadangan protein nasional.


Terpopuler Bisnis: Rugi Sritex Rp 15,66 T, KPPU Panggil Lagi Perusahaan Sawit

1 Juni 2022

Terpopuler Bisnis: Rugi Sritex Rp 15,66 T, KPPU Panggil Lagi Perusahaan Sawit

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Selasa kemarin, 31 Mei 2022 diawali perusahaan Sritex yang merugi


Perusahaan Malaysia Paling Banyak Akuisisi Perkebunan Sawit Indonesia

31 Mei 2022

Perusahaan Malaysia Paling Banyak Akuisisi Perkebunan Sawit Indonesia

KPPU mencatat sepuluh perusahaan sawit yang diambilalih lahannya perusahaan besar melalui akuisisi.


Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Sawit di Indonesia Dinilai Tinggi

31 Mei 2022

Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Sawit di Indonesia Dinilai Tinggi

Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Marcellina Nuring Ardyarini mengatakan ketimpangan penguasaan lahan perkebunan sawit di Indonesia tinggi.