Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden dan Pengesahan Undang-Undang

Reporter

image-gnews
Presiden Jokowi bergegas meninggalkan wartawan usai memberikan keterangan pers terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma
Presiden Jokowi bergegas meninggalkan wartawan usai memberikan keterangan pers terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

Oleh Sulardi

Ada rumor bahwa Presiden Jokowi tak bersedia mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPD (UU MD3). Padahal, undang-undang itu sudah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.

Sikap Presiden ini mengingatkan pada pemikiran George Jellinek (1851-1911), ahli tata ketatanegaraan Jerman yang mengklasifikasi negara menjadi dua, republik dan monarki. Negara disebut republik apabila undang-undang dibuat oleh suatu dewan. Sedangkan negara disebut monarki bila satu orang saja yang bisa membentuk undang-undang.

Masalahnya, Gorge Jellinek memasukkan Inggris sebagai monarki. Hal ini disanggah oleh Kranenburg bahwa pembuatan undang-undang di Inggris dilakukan oleh King in Parliament, yang terdiri atas raja, parlemen, dan para menteri. Maka, semestinya Inggris masuk kelompok negara republik. Jellinek menanggapi dengan mengatakan bahwa raja atau ratulah yang mengawali pembentukan undang-undang dan menjadi penentu akhir dengan mengesahkan undang-undang itu.

Meminjam perspektif Jellinek, Indonesia pada masa Orde Baru bisa dikategorikan lebih monarki dibanding Inggris. UUD 1945 menyatakan presiden memegang kekuasaan undang-undang dengan persetujuan DPR. Sepanjang Orde Baru berkuasa, rancangan undang-undang senantiasa berasal dari presiden. Namun presiden pernah tidak bersedia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyiaran.

Baca: DPR Nilai Penerbitan Perpu untuk UU MD3 Tidak Tepat.

Rancangan itu sudah disetujui DPR dan pemerintah, tapi Presiden Soeharto mengembalikan kepada DPR agar dibahas lagi. Setelah dibahas, akhirnya rancangan itu disetujui dan akhirnya disahkan.

Sikap Soeharto itu menunjukkan bahwa penentu pembentukan undang-undang di Indonesia adalah presiden. Presidenlah yang mengajukan penyusunan undang-undang dan dia pula yang mengesahkannya. Bahkan, bila Raja Inggris selalu mengesahkan rancangan undang-undang yang disetujui parlemen, Presiden Indonesia bisa menolak untuk mengesahkan. Dari sisi ini, Indonesia menjadi lebih monarki daripada Inggris.

Presiden Megawati Soekarnoputri pernah tidak mengesahkan beberapa undang-undang, yakni Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Advokat. Sejauh ini, undang-undang yang tidak disahkan oleh presiden itu tetap berlaku.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di negara dengan sistem pemerintahan presidensial, seperti Indonesia, presiden mempunyai fungsi sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Dalam penyusunan undang-undang pun fungsi ganda itu berlaku. Saat presiden mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan. Pada saat presiden mengesahkan rancangan itu, ia berperan sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara sesungguhnya, presiden harus mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR.

Pengaturan konstitusional mengenai pengesahan undang-undang oleh presiden itu kontradiktif. Di satu sisi UUD 1945 mengatur bahwa presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui pemerintah dan DPR. Di sisi lain, Pasal 20 (5) menyatakan, "Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan." Ketentuan ini membuka peluang bagi presiden untuk tidak mengesahkannya. Dengan demikian, UUD 1945 mereduksi mekanisme pengesahan rancangan undang-undang oleh presiden, yang semula merupakan keharusan menjadi tentatif.

Adanya pasal yang membolehkan presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang itu menunjukkan bahwa para penyusunnya belum memahami sepenuhnya tata kelola pemerintahan presidensial. Semestinya pengesahan itu bersifat administratif. Bila presiden tidak berkenan dengan muatannya, presiden bisa menyampaikan ketidaksetujuannya pada saat pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR.

Keengganan Presiden Joko Widodo untuk meneken rancangan UU MD3 menunjukkan bahwa Presiden kurang sreg atas rancangan itu. Sesungguhnya masalah ini dapat dihindari apabila ada komunikasi yang terbuka dan jelas dari kementerian terkait atas muatan rancangan. Di samping itu, presiden semestinya hadir pada sesi akhir pembahasan rancangan UU MD3 dan menyampaikan hal yang tidak dia setujui.

Presiden Jokowi bisa saja mengesahkan rancangan itu, lalu mengajukan peraturan pengganti undang-undang yang memperbaiki muatan yang tidak dia setujui. Namun ini langkah yang tidak lucu walaupun pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. *

Sulardi

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Malang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Paul Kagame Kembali Terpilih sebagai Presiden Rwanda

13 jam lalu

Presiden Rwanda, Paul Kagame
Paul Kagame Kembali Terpilih sebagai Presiden Rwanda

Paul Kagame kembali terpilih sebagai presiden Rwanda. Itu artinya, hampir satu perempat abad dia memegang kekuasaan di Rwanda.


Joe Biden Positif Covid-19

1 hari lalu

Presiden AS Joe Biden saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika melakukan pembicaraan mengenai keamanan regional dan transisi energi ramah lingkungan, di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, AS, 14 November 2023. REUTERS/Leah Millis
Joe Biden Positif Covid-19

Di tengah kegiatannya berkampanye, Joe Biden menemukan dirinya positif Covid-19. Dia sekarang karantina mandiri di rumahnya di Delaware.


Gibran Tinjau Rumah Tidak Layak Huni di Solo sebelum Pindah ke Jakarta

1 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Gibran Tinjau Rumah Tidak Layak Huni di Solo sebelum Pindah ke Jakarta

Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi rumah tidak layak huni di Solo. Kegiatan itu dilakukan menjelang rencana pindahan Gibran ke Jakarta.


Grace Natalie Gelar FGD Isu Strategis IKN

1 hari lalu

Grace Natalie. ANTARA/Rangga Pandu
Grace Natalie Gelar FGD Isu Strategis IKN

Staf Khusus Presiden, Grace Natalie menggelar focus group discussion (FGD) tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).


Warga AS termasuk Selebriti hingga Atlet Marah atas Penembakan Donald Trump

3 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump dikawal agen Secret Service setelah tertembak saat kampanye di Butler Farm Show di Butler, Pennsylvania, AS, 13 Juli 2024. Pemuda berusia 20 tahun bernama Thomas Matthew Crooks melepaskan tembakan jarak jauh yang menyerempet telinga Trump. REUTERS/Brendan McDermid
Warga AS termasuk Selebriti hingga Atlet Marah atas Penembakan Donald Trump

Banyak warga mengutuk tindakan percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump, termasuk 50 Cent


Matthew Crook Tembak Donald Trump Pakai Senapan AR-15, Ini Spesifikasinya

3 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump memberi isyarat saat ia masuk ke dalam kendaraan dengan bantuan personel Secret Service AS setelah ia tertembak di telinga kanannya saat kampanye di Butler Farm Show di Butler, Pennsylvania, AS, 13 Juli  2024. Setelah dirawat di rumah sakit terdekat, Trump sudah diperbolehkan pulang. REUTERS/Brendan McDermid
Matthew Crook Tembak Donald Trump Pakai Senapan AR-15, Ini Spesifikasinya

FBI melaporkan bahwa senapan jenis AR-15 digunakan dalam percobaan pembunuhan kepada Donald Trump


FBI Selidiki Penembakan Donald Trump sebagai Terorisme Domestik

3 hari lalu

Cuplikan video saat Thomas Matthew Crooks menghadiri wisuda SMA pada 2022. Istimewa
FBI Selidiki Penembakan Donald Trump sebagai Terorisme Domestik

FBI menyelidiki upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump saat kampanye di Pennsylvania sebagai "potensi aksi terorisme domestik"


Basuki Sebut Groundbreaking Tahap 7 Proyek IKN Mulai Akhir Juli, Masih Tunggu Jadwal Presiden

5 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika ditemui di Komplek Kementerian Sekretariat Negara, Kamis, 9 Juni 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Basuki Sebut Groundbreaking Tahap 7 Proyek IKN Mulai Akhir Juli, Masih Tunggu Jadwal Presiden

Basuki Hadimuljono mengatakan peletakan batu pertama proyek tahap 7 di IKN segera dilakukan. Namun, kepastian jadwalnya menunggu presiden


PM Inggris Menepis Tuduhan Joe Biden Pikun

5 hari lalu

Presiden AS Joe Biden turun dari Air Force One saat mengunjungi Inggris, di Bandara Stansted, Inggris, 9 Juli 2023. REUTERS/Kevin Lamarque
PM Inggris Menepis Tuduhan Joe Biden Pikun

PM Inggris melihat Joe Biden dalam kondisi sehat dalam pertemuan keduanya di Gedung Putih. Biden pun masih ingat segala hal dengan detail.


Joe Biden: Saya yang Paling Penuhi Syarat untuk Jadi Presiden AS!

6 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan pidato pada acara NATO untuk memperingati 75 tahun aliansi tersebut, di Washington, AS, 9 Juli 2024. REUTERS/Leah Millis
Joe Biden: Saya yang Paling Penuhi Syarat untuk Jadi Presiden AS!

Presiden AS Joe Biden mengklaim dia yang paling memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat