Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bebas Gender, UU Perkawinan Sejenis Australia

Reporter

image-gnews
Pada 5 Desember 2017, Mahkamah Agung Austria memutuskan bahwa penikahan sesama jenis akan dilegalkan pada 2019 besok. gaytravel 4u.com
Pada 5 Desember 2017, Mahkamah Agung Austria memutuskan bahwa penikahan sesama jenis akan dilegalkan pada 2019 besok. gaytravel 4u.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BERBEDA dengan Indonesia yang jelas-jelas menolak segenap usaha untuk memberikan ruang legal kepada kelompok LGBT, apa yang terjadi di Australia semenjak Desember lalu justru menunjukkan bahwa legalisasi pernikahan sejenis pun didukung oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, dari kelas jelata hingga kelas atas. Bahkan pekan lalu,  seseorang telah "membocorkan" kisah dua sejoli asal Queensland, Jill Kindt and Jo Grant, yang dipertautkan tali pernikahan sebelum UU perkawinan sejenis diberlakukan, dalam sebuah sidang parlemen.

Atas pertolongan Jaksa Agung setempat, pernikahan sejenis Jill dan Jo dimajukan sebelum undang-undang yang baru mulai efektif pada 9 Januari 2018, karena Jo Kindt menderita tumor ganas stadium akhir. Dalam keadaan serba tergesa dan darurat itulah, pada 15 Desember 2017, untuk pertama kalinya penghulu menggantikan definisi versi UU Perkawinan 1961 yang menegaskan perkawinan sebagai "penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan" dengan definisi ala Undang-undang 2017 yang menganggap perkawinan tak lebih dari "pernyatuan dua orang."

Baca: Kisah-kisah pernikahan sejenis di Indonesia.

Demi menghindari penegasan gender lelaki-perempuan itu pula, mempelai kemudian tidak lagi perlu mengungkapkan kata-kata "saya menikahimu sebagai istri (atau suami)", tapi cukup menggantikan kata "istri/ suami" dengan "pasangan." Sekedar gambaran, bandingkan pasal yang bebas gender itu dengan semangat penegasan gender yang terkandung dalam pasal 292 RKUHP Indonesia yang menyatakan "orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis—yang diduga belum dewasa—bakal diancam pidana penjara paling lama lima tahun."

"Inilah cerita tentang harapan yang melingkupi Queensland yang modern, negara bagian yang mengakui persamaan hak dan prinsip dasar bahwa cinta tetaplah cinta," kata Jaksa Agung Yvette D'Ath.

Perkawinan Jo dan Jill yang cuma berumur 48 hari, dan berakhir dengan kekalahan Jo berkelahi melawan kanker itu mengawali sebuah perubahan besar dalam peri kehidupan masyarakat Australia. Didahului dengan kelahiran Undang-Undang Anti Diskriminasi, Undang-Undang Hukum Keluarga, dan Undang-Undang Migrasi yang semuanya menyimpan spirit anti pembedaan gender, ditambah pernikahan Jo dan Jill yang bersejarah itu, kini 157 pasangan sejenis telah mengantongi buku nikah yang --boleh jadi tidak diakui agama, tapi-- diakui oleh negara di Queensland, Australia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bukan cuma itu. Jika masalah jenis kelamin senantiasa menjadi persoalan identitas kaum transgender yang pelik, dunia yang bebas gender yang baru ini otomatis juga akan membebaskan orang-orang transgender untuk memilih jenis kelamin yang diiinginkannya -- sekali pun berbeda dengan yang tertera dengan akta kelahiran. Hak untuk memverifikasi jenis kelamin yang selama ini berada di tangan negara sekarang telah beralih ke tangan kaum transgender. Gender adalah pilihan pribadi dan bukan kodrat.

Namun mengakui bahwa "kebebasan seseorang dibatasi kebebasan orang lain", para legislator lekas menyadari bahwa kebebasan mengobarkan semangat tanpa pembedaan gender ini pun cepat berbenturan dengan kebebasan beragama. Apa boleh buat, UU Perkawinan yang baru ini pun menegaskan sebuah pengecualian: atas nama kebebasan beragama, tidak ada kekuatan yang lantas  dapat memaksa seorang pendeta, pastor, ustadz atau qadi merestui pernikahan --sejenis-- yang diyakini bertentangan dengan keyakinannya selama ini. Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan Australia menunjukkan, "Tidak ada yang bisa memaksakan kewajiban kepada seorang penghulu yang berwenang untuk menikahkan siapapun."

Kendati begitu, seorang penghulu yang tak terikat denominasi agama dengan serta-merta akan terancam Undang-Undang Anti Diskriminasi jika ia menolak menikahkan pasangan sejenis. Ancaman yang sama akan dikenakan kepada seorang sopir taksi, karyawan toko, pegawai bank, dokter atau siapa saja yang bergerak dalam bidang pelayanan umum, jika sosok yang bersangkutan, dengan alasan apa pun, menolak melayani orang-orang yang tergolong dalam Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dengan baik.

IDRUS F. SHAHAB

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Viral Anak SD Umur 10 Tahun Menikah di Madura, Berikut Aturan Batas Usia Pengantin Menurut UU

3 November 2023

Seorang mahasiswi berdemonstrasi sambil membawa poster bertuliskan
Viral Anak SD Umur 10 Tahun Menikah di Madura, Berikut Aturan Batas Usia Pengantin Menurut UU

Viral di medsos pasangan pengantin anak SD di Madura berusia 10 tahun dikabarkan menikah. Bagaimanakah aturan usia pengantin menurut UU yang berlaku?


Viral PNS Pria Boleh Poligami, PNS Perempuan Boleh Poliandri?

10 Juni 2023

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Viral PNS Pria Boleh Poligami, PNS Perempuan Boleh Poliandri?

PNS pria boleh poligami sudah diatur di UU Perkawinan. Bagaimana PNS Perempuan? Boleh poliandri?


Begini Aturan soal ASN Pria Boleh Poligami dan Perempuan Tak Boleh Jadi Istri Kedua

10 Juni 2023

Ilustrasi Korpri atau PNS atau ASN. Shutterstock
Begini Aturan soal ASN Pria Boleh Poligami dan Perempuan Tak Boleh Jadi Istri Kedua

Bagaimana sebenarnya aturan soal poligami bagi ASN yang viral di sosial media?


Soal ASN Boleh Poligami, Plt Kepala BKN: Yang Masalah Kenapa Kalau Perempuan PNS Jadi Istri Kedua Diberhentikan

9 Juni 2023

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Soal ASN Boleh Poligami, Plt Kepala BKN: Yang Masalah Kenapa Kalau Perempuan PNS Jadi Istri Kedua Diberhentikan

Soal ASN pria boleh poligami menurut Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana sudah diatur di UU Perkawinan. Yang ramai aturan untuk ASN wanita.


Mengenal Istilah Nikah Siri dan Ketentuannya Menurut MUI dan UU Perkawinan

5 Maret 2023

Ilustrasi cincin kawin. shutterstock.com
Mengenal Istilah Nikah Siri dan Ketentuannya Menurut MUI dan UU Perkawinan

Maraknya nikah siri di masyarakat membuat MUI menetapkan fatwa mengenai nikah di bawah tangan untuk dijadikan pedoman. Begini bunyinya.


Politikus PKS Anggap Pengesahan Pernikahan Beda Agama Pembangkangan Konstitusi

1 Desember 2022

Ilustrasi pernikahan. (Pixabay.com)
Politikus PKS Anggap Pengesahan Pernikahan Beda Agama Pembangkangan Konstitusi

Bukhori mengaku khawatir dengan munculnya pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih HAM dan kemaslahatan.


Penjelasan Mahfud Md Soal Pidana LGBT Masuk Rancangan KUHP

20 Mei 2022

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melakukan tanya jawab dengan awak media di kantornya, Jakarta, 25 Februari 2020. Tempo/Friski Riana
Penjelasan Mahfud Md Soal Pidana LGBT Masuk Rancangan KUHP

Mahfud Md menyampaikan bahwa aturan pidana berkaitan dengan LGBT sudah masuk RKUHP.


Setara Institute: Negara Tidak Bisa Atur Pernikahan Beda Agama

10 Maret 2022

Halili - Direktur Riset Setara Institute
Setara Institute: Negara Tidak Bisa Atur Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama dianggap sebagai urusan pribadi yang membuat negara tak bisa beralasan untuk menolak pencatatan.


Draf RUU PKS Berubah, Baleg DPR Sebut Jalan Tengah Ekstrem Kiri dan Kanan

8 September 2021

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Draf RUU PKS Berubah, Baleg DPR Sebut Jalan Tengah Ekstrem Kiri dan Kanan

Seorang narasumber Tempo menyebutkan, perubahan draf RUU PKS ini merupakan strategi agar tarik-menarik pembahasannya tak terlalu alot.


Siapakah yang Boleh Mengajukan Dispensasi Kawin?

23 Agustus 2021

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Siapakah yang Boleh Mengajukan Dispensasi Kawin?

Apakah dispensasi kawin itu? Beginilah penjelasannya serta persyaratannya.