Bebas Gender, UU Perkawinan Sejenis Australia

Reporter

Pada 5 Desember 2017, Mahkamah Agung Austria memutuskan bahwa penikahan sesama jenis akan dilegalkan pada 2019 besok. gaytravel 4u.com

TEMPO.CO, Jakarta - BERBEDA dengan Indonesia yang jelas-jelas menolak segenap usaha untuk memberikan ruang legal kepada kelompok LGBT, apa yang terjadi di Australia semenjak Desember lalu justru menunjukkan bahwa legalisasi pernikahan sejenis pun didukung oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, dari kelas jelata hingga kelas atas. Bahkan pekan lalu,  seseorang telah "membocorkan" kisah dua sejoli asal Queensland, Jill Kindt and Jo Grant, yang dipertautkan tali pernikahan sebelum UU perkawinan sejenis diberlakukan, dalam sebuah sidang parlemen.

Atas pertolongan Jaksa Agung setempat, pernikahan sejenis Jill dan Jo dimajukan sebelum undang-undang yang baru mulai efektif pada 9 Januari 2018, karena Jo Kindt menderita tumor ganas stadium akhir. Dalam keadaan serba tergesa dan darurat itulah, pada 15 Desember 2017, untuk pertama kalinya penghulu menggantikan definisi versi UU Perkawinan 1961 yang menegaskan perkawinan sebagai "penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan" dengan definisi ala Undang-undang 2017 yang menganggap perkawinan tak lebih dari "pernyatuan dua orang."

Baca: Kisah-kisah pernikahan sejenis di Indonesia.

Demi menghindari penegasan gender lelaki-perempuan itu pula, mempelai kemudian tidak lagi perlu mengungkapkan kata-kata "saya menikahimu sebagai istri (atau suami)", tapi cukup menggantikan kata "istri/ suami" dengan "pasangan." Sekedar gambaran, bandingkan pasal yang bebas gender itu dengan semangat penegasan gender yang terkandung dalam pasal 292 RKUHP Indonesia yang menyatakan "orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis—yang diduga belum dewasa—bakal diancam pidana penjara paling lama lima tahun."

"Inilah cerita tentang harapan yang melingkupi Queensland yang modern, negara bagian yang mengakui persamaan hak dan prinsip dasar bahwa cinta tetaplah cinta," kata Jaksa Agung Yvette D'Ath.

Perkawinan Jo dan Jill yang cuma berumur 48 hari, dan berakhir dengan kekalahan Jo berkelahi melawan kanker itu mengawali sebuah perubahan besar dalam peri kehidupan masyarakat Australia. Didahului dengan kelahiran Undang-Undang Anti Diskriminasi, Undang-Undang Hukum Keluarga, dan Undang-Undang Migrasi yang semuanya menyimpan spirit anti pembedaan gender, ditambah pernikahan Jo dan Jill yang bersejarah itu, kini 157 pasangan sejenis telah mengantongi buku nikah yang --boleh jadi tidak diakui agama, tapi-- diakui oleh negara di Queensland, Australia.

Bukan cuma itu. Jika masalah jenis kelamin senantiasa menjadi persoalan identitas kaum transgender yang pelik, dunia yang bebas gender yang baru ini otomatis juga akan membebaskan orang-orang transgender untuk memilih jenis kelamin yang diiinginkannya -- sekali pun berbeda dengan yang tertera dengan akta kelahiran. Hak untuk memverifikasi jenis kelamin yang selama ini berada di tangan negara sekarang telah beralih ke tangan kaum transgender. Gender adalah pilihan pribadi dan bukan kodrat.

Namun mengakui bahwa "kebebasan seseorang dibatasi kebebasan orang lain", para legislator lekas menyadari bahwa kebebasan mengobarkan semangat tanpa pembedaan gender ini pun cepat berbenturan dengan kebebasan beragama. Apa boleh buat, UU Perkawinan yang baru ini pun menegaskan sebuah pengecualian: atas nama kebebasan beragama, tidak ada kekuatan yang lantas  dapat memaksa seorang pendeta, pastor, ustadz atau qadi merestui pernikahan --sejenis-- yang diyakini bertentangan dengan keyakinannya selama ini. Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan Australia menunjukkan, "Tidak ada yang bisa memaksakan kewajiban kepada seorang penghulu yang berwenang untuk menikahkan siapapun."

Kendati begitu, seorang penghulu yang tak terikat denominasi agama dengan serta-merta akan terancam Undang-Undang Anti Diskriminasi jika ia menolak menikahkan pasangan sejenis. Ancaman yang sama akan dikenakan kepada seorang sopir taksi, karyawan toko, pegawai bank, dokter atau siapa saja yang bergerak dalam bidang pelayanan umum, jika sosok yang bersangkutan, dengan alasan apa pun, menolak melayani orang-orang yang tergolong dalam Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dengan baik.

IDRUS F. SHAHAB






Penjelasan Mahfud Md Soal Pidana LGBT Masuk Rancangan KUHP

20 Mei 2022

Penjelasan Mahfud Md Soal Pidana LGBT Masuk Rancangan KUHP

Mahfud Md menyampaikan bahwa aturan pidana berkaitan dengan LGBT sudah masuk RKUHP.


Setara Institute: Negara Tidak Bisa Atur Pernikahan Beda Agama

10 Maret 2022

Setara Institute: Negara Tidak Bisa Atur Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama dianggap sebagai urusan pribadi yang membuat negara tak bisa beralasan untuk menolak pencatatan.


Draf RUU PKS Berubah, Baleg DPR Sebut Jalan Tengah Ekstrem Kiri dan Kanan

8 September 2021

Draf RUU PKS Berubah, Baleg DPR Sebut Jalan Tengah Ekstrem Kiri dan Kanan

Seorang narasumber Tempo menyebutkan, perubahan draf RUU PKS ini merupakan strategi agar tarik-menarik pembahasannya tak terlalu alot.


Siapakah yang Boleh Mengajukan Dispensasi Kawin?

23 Agustus 2021

Siapakah yang Boleh Mengajukan Dispensasi Kawin?

Apakah dispensasi kawin itu? Beginilah penjelasannya serta persyaratannya.


Aisha Weddings Dianggap Telah Promosikan Praktik Pedofil, Sebab...

11 Februari 2021

Aisha Weddings Dianggap Telah Promosikan Praktik Pedofil, Sebab...

Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Nursyahbani Katjasungkana mengatakan Aisha Weddings telah mempromosikan praktik pedofil.


Aisha Weddings: Kemenag Sebut Menikah di Usia 12 Tahun Melanggar UU

11 Februari 2021

Aisha Weddings: Kemenag Sebut Menikah di Usia 12 Tahun Melanggar UU

Kemenag menyatakan kampanye nikah muda dari Aisha Weddings banyak mudaratnya.


Aisha Weddings Dilaporkan ke Polda Metro, Anjurkan Perempuan Nikah Usia 12 Tahun

11 Februari 2021

Aisha Weddings Dilaporkan ke Polda Metro, Anjurkan Perempuan Nikah Usia 12 Tahun

Wedding organizer Aisha Weddings disebut melanggar sejumlah undang-undang karena menawarkan perkawinan untuk anak perempuan 12 tahun.


Nurul Arifin Nilai RUU Ketahanan Keluarga Campuri Urusan Pribadi

12 November 2020

Nurul Arifin Nilai RUU Ketahanan Keluarga Campuri Urusan Pribadi

Politisi Golkar Nurul Arifin menilai RUU Ketahanan Keluarga berpotensi memecah belah bangsa.


DPR Setuju Usia Perkawinan 19 Tahun, BKKBN: Yang Ideal 21 Tahun

16 September 2019

DPR Setuju Usia Perkawinan 19 Tahun, BKKBN: Yang Ideal 21 Tahun

Kepala BKKBN menyebut idealnya usia perkawinan adalah di atas 21 tahun.


DPR Sahkan RUU Perkawinan, Batas Minimal Usia Menikah 19 Tahun

16 September 2019

DPR Sahkan RUU Perkawinan, Batas Minimal Usia Menikah 19 Tahun

DPR akhirnya mengesahkan RUU Perkawinan hari ini. Dalam beleid baru itu, batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun.