Diperpanjang Tugasnya, KPPU Harap Komisioner Baru Segera Terpilih

Reporter

Ketua tim panitia seleksi calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017-2022 Hendri Saparini (berkerudung) di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 14 Agustus 2017. Aditya Budiman/Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk kedua kalinya Presiden Joko Widodo memperpanjang masa tugas anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mestinya sudah berakhir Desember 2017.  Kemarin juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi menyatakan Presiden sudah meneken Keputusan Presiden memperpanjang masa kerja komisioner KPPU selama dua bulan, yakni, dari 27 Februari hingga 27 April 2018.

Sebelumnya masa kerja komisioner sudah diperpanjang dari 27 Desember 2017 hingga 27 Februari 2018. Tapi, karena DPR tak kunjung menggelar fit and proper test calon komisioner KPPU, maka, tak ada cara lain, selain memperpanjang masa kerja sembilan komisioner yang ada sekarang.

Belum adanya komisioner baru KPPU karena hingga kini Komisi VI DPR belum juga membahas calon komisioner hasil pilihan Pansel yang sudah diserahkan Presiden ke DPR pada 22 November lalu. “Pada prinsipnya kami berharap proses seleksi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terjadi kekosongan sebagaimana terjadi pada 27 Februari 2018,” kata Kepala Biro Humas KPPU, Zulfirmansyah kepada Tempo Kamis,1 Maret 2018.

Sebelumnya sampai pada 27 Februari KPPU belum menerima surat keputusan presiden tentang perpanjangan komisioner mereka. Sesuai UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 4, Presiden bisa memperpanjang masa kerja komisioner. Perpanjangan itu, seperti diatur dalam penjelasan, maksimal selama setahun.

Panitia Seleksi yang diketuai Hendri Saparini, sekretaris  Cecep Sutiawan, dan anggota Rhenald Kasali,  Ine Minara S.Ruky, Paripurna P. Sugarda, dan Alexander Lay  telah memilih 18 calon anggota komisioner yang kemudian nama-nama itu diserahkan ke presiden.  Dari nama itu, Komisi VI DPR akan memeras lagi menjadi sembilan orang.  Sebanyak 18 nama yang dipilih Pansel itu sendiri merupakan hasil perasan dari 26 calon terakhir yang terseleksi lewat uji kompentensi.

DPR belum membahas nama-nama itu karena masih ada perdebatan di internal. Sejumlah anggota menilai nama-nama yang menjadi Pansel bermasalah. Bahkan, sejumlah anggota Dewan meminta penjaringan calon-calon komisioner tersebut diulangi. Mereka menyebut sejumlah anggota Panitia Seleksi memiliki kepentingan karena juga menjabat sebagai komisaris perusahaan, padahal perusahaan tersebut sedang diperiksa oleh KPPU. Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman Natawijana, misalnya, menilai pansel tidak independen dan meminta pemerintah merombak.

Anggota Komisi VI lainnya juga, Nasril Bahar, mempertanyakan adanya empat komisaris dari enam anggota Pansel. “Di saat proses perekrutan sementara berjalan, ada dua personel pansel yang perusahaannya masih sedang berstatus terlapor di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, satu  personil terdaftar sebagai saksi ahli terlapor, dan satu personil lagi pernah menjadi penasehat hukum terlapor dan terbukti melanggar UU anti monopoli dengan membayar denda persaingan total Rp 30 miliar,” katanya. Sejumlah anggota Pansel menegaskan mereka tidak memiliki kepentingan apa pun dalam proses seleksi ini. Seleksi ini  melibatkan tim independen yang juga memeriksa psikologis calon.

Baca: Konspirasi Pelemahan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KPPU sendiri mengharapkan DPR segera membahas calon yang dikirim dari Presiden sehingga tugas KPPU  bisa berjalan dan tak mengganggu dunia usaha. Dengan waktu dua bulan, diharapkan sembilan komisioner baru bisa segera dipilih dan dilantik Presiden, menjadi pimpinan KPPU periode 2018-2023.

Baca: KPPU Siap Putusannya Digugat Aqua.

LRB






KPPU Sebut Temukan Alat Bukti Cukup dalam Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng

24 hari lalu

KPPU Sebut Temukan Alat Bukti Cukup dalam Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng

KPPU telah mulai melakukan penyelidikan atas kasus dugaan kartel minyak goreng sejak 30 Maret 2022.


KPPU Naikkan Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng ke Pemberkasan, 27 Perusahaan Jadi Terlapor

24 hari lalu

KPPU Naikkan Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng ke Pemberkasan, 27 Perusahaan Jadi Terlapor

KPPU telah melakukan penyelidikan atas kasus dugaan kartel minyak goreng sejak 30 Maret 2022.


Harga TBS Jeblok, Pengusaha Sawit: Sudah Banyak yang Konsultasi ke Rumah Sakit Jiwa

31 hari lalu

Harga TBS Jeblok, Pengusaha Sawit: Sudah Banyak yang Konsultasi ke Rumah Sakit Jiwa

Tak sedikit petani dan pengusaha yang stres akibat anjloknya harga tandan buah segar atau harga TBS kelapa sawit dan ekspor Crude Palm Oil (CPO).


KPPU Diminta Tidak Terburu-buru Menilai Kebijakan BPOM Soal Pelabelan BPA

46 hari lalu

KPPU Diminta Tidak Terburu-buru Menilai Kebijakan BPOM Soal Pelabelan BPA

BPOM dan KPPU adalah dua lembaga yang memiliki wewenang di wilayah berbeda


Alasan KPPU Hentikan Perkara PT AMM dengan 176 Peternak Plasma Ayam Broiler

9 Juni 2022

Alasan KPPU Hentikan Perkara PT AMM dengan 176 Peternak Plasma Ayam Broiler

KPPU menerbitkan penetapan penghentian perkara setelah PT AMM memperbaiki kemitraan dengan 176 peternak plasma di sektor peternakan ayam broiler.


KPPU Vonis Bersalah PT Aero Citra Kargo karena Monopoli Ekspor Benur Lobster

9 Juni 2022

KPPU Vonis Bersalah PT Aero Citra Kargo karena Monopoli Ekspor Benur Lobster

KPPU vonis bersalah PT Aero Citra Kargo (ACK) karena melakukan monopoli jasa kargo ekspor benih bening lobster (benur) pada Kamis, 9 Juni 2022.


Kementan Sebut Indonesia Belum Punya Cadangan Protein Nasional

9 Juni 2022

Kementan Sebut Indonesia Belum Punya Cadangan Protein Nasional

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Nasrullah mengatakan Indonesia saat ini masih belum memiliki cadangan protein nasional.


Terpopuler Bisnis: Rugi Sritex Rp 15,66 T, KPPU Panggil Lagi Perusahaan Sawit

1 Juni 2022

Terpopuler Bisnis: Rugi Sritex Rp 15,66 T, KPPU Panggil Lagi Perusahaan Sawit

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Selasa kemarin, 31 Mei 2022 diawali perusahaan Sritex yang merugi


Perusahaan Malaysia Paling Banyak Akuisisi Perkebunan Sawit Indonesia

31 Mei 2022

Perusahaan Malaysia Paling Banyak Akuisisi Perkebunan Sawit Indonesia

KPPU mencatat sepuluh perusahaan sawit yang diambilalih lahannya perusahaan besar melalui akuisisi.


Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Sawit di Indonesia Dinilai Tinggi

31 Mei 2022

Ketimpangan Penguasaan Lahan Perkebunan Sawit di Indonesia Dinilai Tinggi

Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Marcellina Nuring Ardyarini mengatakan ketimpangan penguasaan lahan perkebunan sawit di Indonesia tinggi.