Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diperpanjang Tugasnya, KPPU Harap Komisioner Baru Segera Terpilih

Reporter

image-gnews
Ketua tim panitia seleksi calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017-2022 Hendri Saparini (berkerudung) di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 14 Agustus 2017. Aditya Budiman/Tempo.
Ketua tim panitia seleksi calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2017-2022 Hendri Saparini (berkerudung) di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 14 Agustus 2017. Aditya Budiman/Tempo.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk kedua kalinya Presiden Joko Widodo memperpanjang masa tugas anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mestinya sudah berakhir Desember 2017.  Kemarin juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi menyatakan Presiden sudah meneken Keputusan Presiden memperpanjang masa kerja komisioner KPPU selama dua bulan, yakni, dari 27 Februari hingga 27 April 2018.

Sebelumnya masa kerja komisioner sudah diperpanjang dari 27 Desember 2017 hingga 27 Februari 2018. Tapi, karena DPR tak kunjung menggelar fit and proper test calon komisioner KPPU, maka, tak ada cara lain, selain memperpanjang masa kerja sembilan komisioner yang ada sekarang.

Belum adanya komisioner baru KPPU karena hingga kini Komisi VI DPR belum juga membahas calon komisioner hasil pilihan Pansel yang sudah diserahkan Presiden ke DPR pada 22 November lalu. “Pada prinsipnya kami berharap proses seleksi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terjadi kekosongan sebagaimana terjadi pada 27 Februari 2018,” kata Kepala Biro Humas KPPU, Zulfirmansyah kepada Tempo Kamis,1 Maret 2018.

Sebelumnya sampai pada 27 Februari KPPU belum menerima surat keputusan presiden tentang perpanjangan komisioner mereka. Sesuai UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 4, Presiden bisa memperpanjang masa kerja komisioner. Perpanjangan itu, seperti diatur dalam penjelasan, maksimal selama setahun.

Panitia Seleksi yang diketuai Hendri Saparini, sekretaris  Cecep Sutiawan, dan anggota Rhenald Kasali,  Ine Minara S.Ruky, Paripurna P. Sugarda, dan Alexander Lay  telah memilih 18 calon anggota komisioner yang kemudian nama-nama itu diserahkan ke presiden.  Dari nama itu, Komisi VI DPR akan memeras lagi menjadi sembilan orang.  Sebanyak 18 nama yang dipilih Pansel itu sendiri merupakan hasil perasan dari 26 calon terakhir yang terseleksi lewat uji kompentensi.

DPR belum membahas nama-nama itu karena masih ada perdebatan di internal. Sejumlah anggota menilai nama-nama yang menjadi Pansel bermasalah. Bahkan, sejumlah anggota Dewan meminta penjaringan calon-calon komisioner tersebut diulangi. Mereka menyebut sejumlah anggota Panitia Seleksi memiliki kepentingan karena juga menjabat sebagai komisaris perusahaan, padahal perusahaan tersebut sedang diperiksa oleh KPPU. Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman Natawijana, misalnya, menilai pansel tidak independen dan meminta pemerintah merombak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Komisi VI lainnya juga, Nasril Bahar, mempertanyakan adanya empat komisaris dari enam anggota Pansel. “Di saat proses perekrutan sementara berjalan, ada dua personel pansel yang perusahaannya masih sedang berstatus terlapor di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, satu  personil terdaftar sebagai saksi ahli terlapor, dan satu personil lagi pernah menjadi penasehat hukum terlapor dan terbukti melanggar UU anti monopoli dengan membayar denda persaingan total Rp 30 miliar,” katanya. Sejumlah anggota Pansel menegaskan mereka tidak memiliki kepentingan apa pun dalam proses seleksi ini. Seleksi ini  melibatkan tim independen yang juga memeriksa psikologis calon.

Baca: Konspirasi Pelemahan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KPPU sendiri mengharapkan DPR segera membahas calon yang dikirim dari Presiden sehingga tugas KPPU  bisa berjalan dan tak mengganggu dunia usaha. Dengan waktu dua bulan, diharapkan sembilan komisioner baru bisa segera dipilih dan dilantik Presiden, menjadi pimpinan KPPU periode 2018-2023.

Baca: KPPU Siap Putusannya Digugat Aqua.

LRB

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ma'ruf Amin Minta KPK dan MK Jaga Integritas, Ini Kisah Berdiri 2 Lembaga Hukum Itu

3 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Ma'ruf Amin Minta KPK dan MK Jaga Integritas, Ini Kisah Berdiri 2 Lembaga Hukum Itu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin minta KPK dan MK jaga marwah dan integritasnya. Bagaimana kisah pendirian 2 lembaga hukum itu.


Terkini: PLN Group Kerja Sama dengan 4 Startup, Kereta Cepat Whoosh Jadi Tranportasi Liburan

4 hari lalu

Petugas PLN tengah melakukan perawatan Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) di kawasan Desa Sumber Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 25 September 2023. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menargetkan pengembangannya akan mencapai  9,3 giga watt (GW) pada tahun 2030 mendatang. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: PLN Group Kerja Sama dengan 4 Startup, Kereta Cepat Whoosh Jadi Tranportasi Liburan

PLN Group meneken perjanjian kerja sama dengan empat startup Indonesia, yaitu Kanggo, Rekosistem, Imajin, dan Fresh Factory.


Sidang Keberatan Putusan KPPU Perkara Minyak Goreng Digelar Besok

4 hari lalu

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan
Sidang Keberatan Putusan KPPU Perkara Minyak Goreng Digelar Besok

Sidang upaya keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal perkara minyak goreng akan dimulai besok.


18 Calon Anggota KPPU Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan dengan Komisi VI DPR Hari Ini dan Besok

17 hari lalu

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan
18 Calon Anggota KPPU Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan dengan Komisi VI DPR Hari Ini dan Besok

Uji Kelayakan dan kepatutan atas calon anggota KPPU periode 2023-2028 digelar Komisi VI DPR RI pada Selasa-Rabu, 14-15 November 2023.


Harga Gula Naik, KPPU Minta ke Pelaku Usaha Tidak Kartel, Tahan Pasokan dan Tying

20 hari lalu

Kepala KPPU Kanwil 1 Medan, Ridho Pamungkas saat menggelar FGD terkait stok dan alur distribusi gula menjelang HBKN Nataru 2024 di Sumut di kantor KPPU Kanwil 1 Medan, Jumat, 10 November 2023. Dok: KPPU Kanwil 1 Medan
Harga Gula Naik, KPPU Minta ke Pelaku Usaha Tidak Kartel, Tahan Pasokan dan Tying

KPPU menyebutkan kenaikan harga gula karena rantai distribusi gula belum efisien dan terdapat indikasi distorsi pasar.


Profil Masinton Pasaribu Anggota Komisi XI DPR dan Kader PDIP yang Ajukan Hak Angket MK

30 hari lalu

Mantan Aktivis 98 Masinton Pasaribu saat mengikuti diskusi kebangsaan dan buka puasa bersama mantan aktivis 98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 29 Mei 2018. Acara ini diadakan juga untuk memperingati perjuangan mereka 20 tahun lalu dalam membawa Indonesia ke era demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Masinton Pasaribu Anggota Komisi XI DPR dan Kader PDIP yang Ajukan Hak Angket MK

Kader PDIP yang juga anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu mengajukan hak angket terhadap MK. Berikut profil aktivis asal Sibolga ini.


KPPU Selidiki Kartel Pinjol, AFPI Akan Konsultasi dengan OJK

32 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Shutterstock
KPPU Selidiki Kartel Pinjol, AFPI Akan Konsultasi dengan OJK

Soal dugaan kartel pinjol, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan berkonsultasi dengan OJK.


Kasus Kartel Pinjol Naik ke Penyelidikan, KPPU Tetapkan 44 Perusahaan P2P Lending Jadi Terlapor

34 hari lalu

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan
Kasus Kartel Pinjol Naik ke Penyelidikan, KPPU Tetapkan 44 Perusahaan P2P Lending Jadi Terlapor

KPPU menetapkan 44 penyelanggara P2P lending sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pasal 5 terkait penetapan harga.


KPPU Terima Surat Asosiasi Fintech, Kapan Keduanya Bahas Dugaan Kartel Bunga Pinjol?

49 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Shutterstock
KPPU Terima Surat Asosiasi Fintech, Kapan Keduanya Bahas Dugaan Kartel Bunga Pinjol?

KPPU telah menerima surat dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI). Kapan keduanya akan bertemu membahas dugaan kartel bunga pinjol?


Dugaan Kartel Bunga Pinjol, AFPI Kirim Surat ke KPPU

50 hari lalu

Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah dalam acara 'Media Luncheon AdaKami'di Jakarta pada Selasa, 21 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Dugaan Kartel Bunga Pinjol, AFPI Kirim Surat ke KPPU

Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) mengatakan mengirim surat ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dugaan kartel suku bunga Pinjol.