Ikatan Notaris Indonesia Resah dengan Kualitas Notaris Baru

Reporter

Kini Notaris Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

TEMPO.CO, Jakarta - TAK semua notaris bisa memudahkan atau membantu urusan kliennya. Ada juga notaris yang justru keilmuan dan pengetahuan kenotariatannya dipertanyakan karena ternyata tak mampu membuat dokumen atau akta seperti diharapkan kliennya.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) banyak menerima keluhan dari masyarakat perihal notaris seperti ini. “Hampir setiap hari, dari seluruh Indonesia,” kata Sekretaris Umum  Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Tri Firdaus Akbarsyah kepada Tempo.

Baca: Notaris Henny Singgih Mengaku Tak Kenal Sandiaga Uno.

Baca: Karena YAP Sejumlah Notaris Kesal.

Kualitas notaris semacam itu  tak lepas dari perguruan tinggi tempat para notaris itu dulu studi kenotariatan. Karena itulah, INI, kata Tri meminta Kementerian Riset, Teknologi, dan  Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti)  melakukan moratorium pembukaan program studi kenotariatan. “Tak ada lagi pembukaan baru untuk pendidikan magister kenotariatan,” kata Tri.

Berbeda dengan beberapa tahun silam, yang  hanya perguruan tinggi negeri  yang memiliki program kenotariatan, kini perguruan tinggi swasta  pun boleh membuka program studi kenotariatan –program studi setara S-2. Jika sebelumnya program studi kenotariatan ini hanya ada pada enam perguruan tinggi negeri, sekarang program itu juga dimiliki banyak perguruan tinggi swasta. Kini ada sekitar 35-an perguruan tinggi yang memiliki program studi kenotariatan. Setiap tahun sedikitnya sekitar 1.000 “notaris” baru lahir.

INI melihat tak semua perguruan tinggi tersebut memiliki pengajar yang berkualitas. Bahkan ada beberapa perguruan tinggi yang membuka program studi ‘klas Jumat-Sabtu.’ Pengajarnya pun kebanyakan bukan praktisi.  “Kita bisa bayangkan bagaimana kualitas notaris yang kuliah seperti itu,”  kata Tri.

Maraknya sejumlah perguruan tinggi swasta membuka program studi kenotariatan  tak lepas dari besarnya minat mereka yang ingin menjadi notaris. Bagi perguruan tinggi swasta, ini juga merupakan peluang pemasukan. Hanya, seperti disebutkan Tri Firdaus, perguruan tinggi ini kemudian hanya mementingkan kuantitas. “Bukan kualitas kelulusannya.”

Permintaan moratorium pendidikan notaris juga sudah dilontarkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Freddy Harris. Saat memberi sambutan pada acara Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan bagi Ikatan Notaris Indonesia  akhir Januari lalu,  Freddy menyatakan akan meminta dilakukan moratorium pendidikan kenotariatan mulai  2018 ini.  Direktorat AHU memang  tak berhak untuk menghentikan,  karena wewenang itu ada pada Kemenristek Dikti. Menurut Freddy moratorium harus dilakukan sampai ada hasil evaluasi bersama antara Direktorat AHU dengan Kementerian.

Ikatan Notaris Indonesia, menurut Tri, sudah melihat rendahnya kualitas lulusan program notariat –khususnya dari perguruan tinggi swasta- sejak beberapa tahun silam dan sudah menyampaikan hal ini kepada Kemenristek.  “Karena jika  terus dibiarkan maka ini akan merugikan masyarakat,” kata Tri.  

LESTANTYA. R. BASKORO






Bio Farma: Perlu Rp 103 Miliar untuk Kembangkan Vaksin Covid-19

15 Juli 2020

Bio Farma: Perlu Rp 103 Miliar untuk Kembangkan Vaksin Covid-19

Honesti telah berkomunikasi dengan tim Kementerian Riset dan Teknologi terkait keperluan pembiayaan pengembangan vaksin Covid-19


CPNS 2019, Peminat Kementerian Riset dan Teknologi Paling Sedikit

27 November 2019

CPNS 2019, Peminat Kementerian Riset dan Teknologi Paling Sedikit

Persaingan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 semakin ketat, namun di sisi lain ada pula formasi yang sepi peminat.


Kementerian Buka Program Dosen Merenung, Ini Tujuannya

15 Agustus 2019

Kementerian Buka Program Dosen Merenung, Ini Tujuannya

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menghelat program Dosen Merenung agar pengajar bisa mengembangkan potensi keilmuannya.


Cegah Radikalisme, Menristek Minta Kampus Data Medsos Mahasiswa

26 Juli 2019

Cegah Radikalisme, Menristek Minta Kampus Data Medsos Mahasiswa

Menristekdikti meminta kampus mendata akun media sosial mahasiswa hingga pegawai untuk cegah radikalisme.


PAD Naik Terus, Ikatan Notaris Bekasi Dipinjami Lahan Kantor

9 Juli 2019

PAD Naik Terus, Ikatan Notaris Bekasi Dipinjami Lahan Kantor

Lahan di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, itu akan dibangun gedung empat kantor Ikatan Notaris dan PPAT.


Kementerian Riset Gelar Startup Summit di JIExpo pada 10 April

6 April 2019

Kementerian Riset Gelar Startup Summit di JIExpo pada 10 April

Acara yang digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, tersebut bakal dihadiri sekitar 5.000 startup.


1.200 Lebih Startup Jadi Binaan Kementerian Riset

1 April 2019

1.200 Lebih Startup Jadi Binaan Kementerian Riset

Menteri Mohamad Nasir mengatakan startup tersebut berawal dari riset, yang setiap tahun mengalami peningkatan.


KIP Kuliah Diprioritaskan untuk Berkuliah di Dalam Negeri

13 Maret 2019

KIP Kuliah Diprioritaskan untuk Berkuliah di Dalam Negeri

KIP Kuliah bakal diprioritaskan untuk membiayai kuliah di perguruan tinggi dalam negeri ketimbang di luar negeri.


Lulus, Siswa Pemegang Kartu Indonesia Pintar Dapat KIP Kuliah

12 Maret 2019

Lulus, Siswa Pemegang Kartu Indonesia Pintar Dapat KIP Kuliah

Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi menyebut kelompok penerima KIP Kuliah adalah siswa-siswa yang sebelumnya terdaftar sebagai pemegang KIP.


Menristekdikti Minta Riset Ikuti Kebutuhan Pasar

8 Maret 2019

Menristekdikti Minta Riset Ikuti Kebutuhan Pasar

Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi meminta agar peneliti melakukan riset yang sesuai kebutuhan pasar.