Pengesahan RKUHP Dipastikan Mundur

Reporter

Para narasumber dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'LGBT, Hak Asasi dan Kita' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 23 Desember 2017. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Belum tercapainya kesepakatan sejumlah pasal antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah serta derasnya kritik dari publik membuat rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dipastikan mundur. Sebelumnya, Panitia Kerja RKUHP menargetkan semua pembahasan selesai dan RKUHP disahkan sebelum 14 Februari 2018. “Tapi kelihatannya tidak akan keburu,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan, kepada Tempo, Senin, 5 Februari 2018.

Sebelumnya, Panitia Kerja RKUHP menjadwalkan rapat bersama pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan. Namun materi rapat diubah menjadi membahas pasal-pasal yang mendapat sorotan tajam dari publik. Pembahasan pasal-pasal tersebut dipastikan tidak akan selesai dalam satu atau dua hari. Dengan demikian, target pengesahan RKUHP pada masa sidang III DPR dipastikan mundur.

Hingga kini, sejumlah pengamat hukum serta organisasi yang bergerak dalam bidang hukum mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP. Penundaan berkaitan dengan terdapatnya sejumlah pasal yang dinilai mengancam kebebasan berpendapat, berpotensi mengkriminalkan individu karena masalah orientasi seksualnya, dan melemahkan lembaga penegak hukum lain.

Baca: LGBT dalam Perspektif Hak Asasi

Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, memperingatkan adanya pasal tentang penghinaan kepala negara yang rawan digugat. Pasal 263 dalam draf RKUHP menyatakan seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara. Pasal ini pernah dibatalkan Mahkamah pada 2016. “Pasal ini rawan digugat kembali ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Pengamat hukum, Bivitri Susanti, meminta DPR dan pemerintah menghentikan dulu pembahasan RKUHP. Menurut dia, dalam RKUHP, banyak pasal kontroversial yang belum dianalisis implikasinya. Pasal-pasal itu, Bivitri memberi contoh, pasal yang berkaitan dengan zina serta lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Baca: Pasal Penghinaan Kepala Negara versi Thailand

Suara yang menginginkan RKUHP ditelaah lagi juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyebutkan ada sejumlah pasal tentang delik pidana korupsi dalam RKUHP yang bisa mengancam kewenangan KPK. Menurut dia, pasal yang berkaitan dengan kewenangan KPK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jika delik dalam RKUHP itu lolos, sejumlah kewenangan KPK bisa dipersoalkan. Itu, misalnya, menyangkut kewenangan KPK dalam operasi penangkapan seorang tersangka tindak pidana korupsi.

LESTANTYA R. BASKORO






Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

1 hari lalu

Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

Bupati Pemalang ditangkap KPK di gerbang belakang Komplek DPR RI pada Kamis kemarin, 11 Agustus 2022.


KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

2 hari lalu

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

KPK menahan mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Agus Budiarto dalam perkara suap ketok palu pembahasan dan pengesahan APBD dan APBD-P .


OTT Bupati Pemalang, KPK Sita Uang Rupiah

2 hari lalu

OTT Bupati Pemalang, KPK Sita Uang Rupiah

KPK menyita duit dengan mata uang rupiah dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


Bupati Pemalang Kena OTT, Ganjar Pranowo: Jangan Khianati Rakyat Seperti Ini

2 hari lalu

Bupati Pemalang Kena OTT, Ganjar Pranowo: Jangan Khianati Rakyat Seperti Ini

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hari ini mengunjungi kantor Bupati Pemalang setelah sebelumnya Mukti Agung Wibowo ditangkap KPK.


OTT Bupati Pemalang, Sekda dan Kepala Dinas Ikut Diringkus

2 hari lalu

OTT Bupati Pemalang, Sekda dan Kepala Dinas Ikut Diringkus

Dalam operasi tangkap tangan KPK ini, selain Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, diringkus juga Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.


OTT Bupati Pemalang, Jumlah Orang yang Ditangkap Bertambah Jadi 34 Orang

2 hari lalu

OTT Bupati Pemalang, Jumlah Orang yang Ditangkap Bertambah Jadi 34 Orang

Orang yang ditangkap dalam OTT itu terdiri dari Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Sekretaris Daerah, dan beberapa pejabat lainnya.


Bambang Widjojanto Protes, Tangis Putri Candrawathi, dan Pengakuan Ferdy Sambo Jadi Top 3 Metro

2 hari lalu

Bambang Widjojanto Protes, Tangis Putri Candrawathi, dan Pengakuan Ferdy Sambo Jadi Top 3 Metro

Berita eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto protes Poskota, tangis Putri Candrawathi, dan Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan jadi Top 3 Metro.


KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

2 hari lalu

KPK Sebut Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Suap Soal Proyek dan Jual Beli Jabatan

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat suap soal pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.


Firli Bahuri Pastikan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Kasus Suap

2 hari lalu

Firli Bahuri Pastikan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Terlibat Kasus Suap

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo disebut terlibat kasus suap. Statusnya belum ditentukan oleh KPK.


Soal Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Ini Kata KPK

2 hari lalu

Soal Penangkapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Ini Kata KPK

KPK membenarkan penangkapan seorang kepala daerah di Jawa Tengah, namun tak menyebutkan nama Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.