Pengesahan RKUHP Dipastikan Mundur

Reporter

Para narasumber dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'LGBT, Hak Asasi dan Kita' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 23 Desember 2017. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Belum tercapainya kesepakatan sejumlah pasal antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah serta derasnya kritik dari publik membuat rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dipastikan mundur. Sebelumnya, Panitia Kerja RKUHP menargetkan semua pembahasan selesai dan RKUHP disahkan sebelum 14 Februari 2018. “Tapi kelihatannya tidak akan keburu,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan, kepada Tempo, Senin, 5 Februari 2018.

Sebelumnya, Panitia Kerja RKUHP menjadwalkan rapat bersama pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan. Namun materi rapat diubah menjadi membahas pasal-pasal yang mendapat sorotan tajam dari publik. Pembahasan pasal-pasal tersebut dipastikan tidak akan selesai dalam satu atau dua hari. Dengan demikian, target pengesahan RKUHP pada masa sidang III DPR dipastikan mundur.

Hingga kini, sejumlah pengamat hukum serta organisasi yang bergerak dalam bidang hukum mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP. Penundaan berkaitan dengan terdapatnya sejumlah pasal yang dinilai mengancam kebebasan berpendapat, berpotensi mengkriminalkan individu karena masalah orientasi seksualnya, dan melemahkan lembaga penegak hukum lain.

Baca: LGBT dalam Perspektif Hak Asasi

Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, memperingatkan adanya pasal tentang penghinaan kepala negara yang rawan digugat. Pasal 263 dalam draf RKUHP menyatakan seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara. Pasal ini pernah dibatalkan Mahkamah pada 2016. “Pasal ini rawan digugat kembali ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Pengamat hukum, Bivitri Susanti, meminta DPR dan pemerintah menghentikan dulu pembahasan RKUHP. Menurut dia, dalam RKUHP, banyak pasal kontroversial yang belum dianalisis implikasinya. Pasal-pasal itu, Bivitri memberi contoh, pasal yang berkaitan dengan zina serta lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Baca: Pasal Penghinaan Kepala Negara versi Thailand

Suara yang menginginkan RKUHP ditelaah lagi juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyebutkan ada sejumlah pasal tentang delik pidana korupsi dalam RKUHP yang bisa mengancam kewenangan KPK. Menurut dia, pasal yang berkaitan dengan kewenangan KPK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jika delik dalam RKUHP itu lolos, sejumlah kewenangan KPK bisa dipersoalkan. Itu, misalnya, menyangkut kewenangan KPK dalam operasi penangkapan seorang tersangka tindak pidana korupsi.

LESTANTYA R. BASKORO






Aktivis Melihat Potensi Tersembunyi Kerusakan Lingkungan dari RKUHP

7 jam lalu

Aktivis Melihat Potensi Tersembunyi Kerusakan Lingkungan dari RKUHP

RKUHP dinilai oleh pegiat lingkungan memiliki potensi tersembunyi menyebabkan kerusakan pada kelestarian alam.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

7 jam lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

10 jam lalu

KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

KontraS menilai pasal pelanggaran HAM berat di RKUHP justru mendegradasi kekhususan tindak pidana kemanusiaan yang berat.


CISDI Kritik Pasal Pidana soal Alat Kontrasepsi di RKUHP: Beri Dampak Buruk

1 hari lalu

CISDI Kritik Pasal Pidana soal Alat Kontrasepsi di RKUHP: Beri Dampak Buruk

CISDI menyampaikan kritik atas dua pasal kesehatan di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

2 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

2 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Sindir Pemerintah, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Luncurkan 'RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDiPENJARA'

3 hari lalu

Sindir Pemerintah, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Luncurkan 'RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDiPENJARA'

Aliansi Nasional Reformasi KUHP kecewa terhadap pemerintah dan DPR, mereka menolak 48 pasal di RKUHP yang dinilai bermasalah.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

3 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

3 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

3 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.